TEMPO.CO, Jakarta – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan mengadakan rapat umum pemegang saham atau RUPS pada 13 Agustus 2021. Undangan resmi RUPS telah disampaikan kepada para pemegang saham.

“Dengan ini, Garuda Indonesia Persero Tbk mengundang para pemegang saham perseroan untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan yang akan diselenggarakan pada 13 Agustus 2021 pukul 13.30,” tulis perusahaan dalam undangan yang disebarkan pada 23 Juli lalu.

Selama setahun, kinerja keuangan Garuda melorot didorong menurunnya jumlah penumpang karena pandemi Covid-19. Garuda menanggung kerugian dan menghadapi berbagai kasus hukum.

Pada akhir 2020, emiten berkode GIAA ini menutup buku dengan rapor merah. Garuda mencatatkan kerugian US$ 2,5 miliar atau setara dengan Rp 36,2 triliun dengan asumsi nilai tukar rupiah Rp 14.500. Kerugian berasal dari anjloknya pendapatan usaha pada akhir 2020 menjadi US$ 1,59 miliar dari tahun sebelumnya sebesar US$ 4,57 miliar.

Garuda pun mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar US$ 2,48 miliar. Kerugian perseroan itu membesar dari tahun 2019 yang senilai US$ 44,57 juta. Kerugian masih terus berlanjut pada kuartal I 2021.

Sepanjang periode Januari hingga Maret, Garuda buntung US$ 535,7 juta atau Rp 5,57 triliun akibat pendapatannya melorot 54,03 persen. Padahal pada 2019 di periode yang sama, Garuda masih berhasil mengantongi pendapatan US$ 768,12 juta.

Garuda telah memperoleh dana talangan pemerintah sebesar Rp 1 triliun melalui penerbitan obligasi wajib konversi (OWK) untuk menyokong keberlangsungan operasionalnya. Dana talangan ini merupakan bagian dari rencana penerbitan OWK senilai total Rp 8,5 triliun dengan jangka waktu maksimal instrumen selama 7 tahun yang telah disepakati.
<!--more-->
Mulanya manajemen optimistis dana talangan akan memberi angin segar. Namun karena pandemi yang berkepanjangan dan menyebabkan Garuda tidak bisa menaikkan kinerjanya, dana talangan tahap selanjutnya tak kunjung turun. Merujuk pada KPI perjanjian dana talangan, perseroan diwajibkan memperbaiki kinerja seiring pencairan dana tersebut.

Kondisi perusahaan semakin berat karena utang Garuda terus bertambah di tengah kas yang seret. Mei lalu, Garuda mengakui memiliki utang sebesar Rp 70 triliun. Utang pun membengkak hingga Rp 1 triliun setiap bulan.

Garuda lalu melakukan renegosiasi dengan sejumlah lessornya untuk mempercepat pengembalian pesawat menekan beban operasional. Garuda berencana memangkas jumlah pesawat sebanyak 50 persen menjadi hanya 70 unit.

Adapun Garuda tercatat memiliki 142 pesawat, yakni sebanyak 136 unit dengan status sewa dan enam unit milik perseroan. Pesawat Garuda meliputi Boeing 777-300, Boeing 737-800, Boeing 737-8 Max, ATR 72-600, CRJ1000 NextGen, Airbus A330-200, Airbus A330-300, dan Airbus A330-900.

Perusahaan menghitung beban biaya leasing sebesar US$ 56 juta. Nilai itu telah ditekan perseroan dari sebelumnya US$ 75 juta.

Selain renegosiasi dengan lessor, emiten meminta kelonggaran pembayaran utang kepada kreditur. Tiga bank badan usaha milik negara (BUMN) telah menyetujui perpanjangan atau restrukturisasi pinjaman Garuda. Tiga bank tersebut adalah BNI, BRI, dan Bank Mandiri.

BRI dan BNI sepakat mengkonversi sebagian pinjaman jangka perseroan pendek menjadi pinjaman jangka panjang. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada 2026. Sedangkan Bank Mandiri menyetujui restrukturisasi pinjaman melalui perpanjangan pinjaman sampai Desember 2021. Bank Mandiri juga menangguhkan kewajiban clean-up pinjaman. Selain himbara, bank-bank non swasta setuju untuk memberikan perpanjangan pinjaman.
<!--more-->
Di luar masalah keuangan, Garuda menghadapi kasus hukum. PT My Indo Airlines dengan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU terhadap Garuda.

Pengajuan permohonan PKPU bermula dari adanya kewajiban usaha Garuda kepada My Indo Airlines yang belum selesai untuk kerja sama layanan penerbangan kargo. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengkonfirmasi gugatan perkara itu diajukan pemohon pada Jumat 9 Juli 2021 dan sudah didaftarkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Permohonan gugatan teregistrasi dengan nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst.

Garuda juga diwajibkan membayar denda dan biaya dari kesepakatan damai dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Australia atau Australian Competition and Consumer Commision (ACCC). Kesepakatan damai itu bermula dari perkara penetapan harga atau kartel fuel surcharge kargo. Perjanjian damai disahkan oleh Pengadilan Federal New South Wales, Australia, atas perkara hukum yang teregistrasi dengan nomor NSD955/2009.

Dalam laporan keterbukaan tertulis Garuda diwajibkan membayar denda dan biaya perkara ACCC. Mekanisme pembayarannya dilakukan dengan mengangsur selama lima tahun terhitung mulai Desember 2021.

Baca juga: Garuda Relokasi 9 Boeing 737-800 NG yang Disewa dari Aercap, Disimpan di Gurun?