TEMPO.CO, Jakarta - Aturan pelebaran defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas tiga persen terhadap PDB akan berakhir pada 2023. Ekonom Senior Aviliani menyarankan pemerintah untuk memperpanjang aturan tersebut.

"Undang-Undang pelebaran defisit dibuat dengan kemungkinan pandemi pulih dalam tiga tahun. Saat itu kita belum tahu apa akan ada gelombang kedua atau ketiga seperti saat ini, sehingga wajar saja kalau kita kembali membutuhkan pelebaran defisit ini," ujar Aviliani dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat 23 Juli 2021.

Ia berpendapat, pelebaran defisit merupakan hal yang wajar di tengah pandemi, asalkan ditujukan untuk kebutuhan yang bisa memulihkan ekonomi terutama jangka menengah panjang.

Kendati demikian, Aviliani menyoroti rendahnya serapan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), di tengah tingginya pembiayaan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Ia menyarankan agar pemerintah bisa melakukan perbaikan penyerapan agar lebih cepat dan tepat sasaran serta realokasi anggaran ke depannya, tidak hanya selama pandemi berlangsung.

"Perbaikan bisa dilakukan salah satunya melalui digitalisasi anggaran dan kebijakan pemerintah," katanya.

Selain itu, Aviliani berharap APBN bisa semakin fleksibel ke depannya, khususnya saat krisis melanda, agar pemerintah bisa lebih sigap dalam mengeluarkan kebijakan.

<!--more-->

"Sehingga kalau terdapat perubahan kebijakan mendadak seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB), keuangan negara bisa otomatis mengikuti dan tidak perlu menunggu persetujuan yang bisa memakan waktu sekitar tiga bulan," ujar Aviliani.

Pelebaran defisit anggaran hingga melebihi batas aman tiga persen terhadap PDB hingga 2022, merupakan amanah dari UU No 2 Tahun 2020 untuk menangani COVID-19 yang bisa mengganggu stabilitas perekonomian dan sistem keuangan.

Dalam APBN 2021, defisit anggaran ditetapkan sebesar 5,7 persen terhadap PDB atau setara Rp1.006,4 triliun. Jumlah ini menurun pada RAPBN 2022 yang direncanakan pada kisaran 4,51 persen-4,85 persen terhadap PDB.

BACA: Saldo Anggaran Lebih 2020 untuk Tangani Covid, Sri Mulyani: Ini Mengurangi Utang