TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengatakan usulan pemberian penyertaan modal negara atau PMN mengabaikan penderitaan rakyat.

"Mengusulkan saja, bagi saya, bagi orang yang sedang cari oksigen susah, cari makan susah, tenaga yang tidak bisa kerja lagi, bagi dokter yang kerja 4x24 jam, bagi orang yang tidak makan, muncul usulan akan memberikan PMN untuk membangun kereta api cepat, itu sensitifitasnya (pada publik) sudah hilang," kata Said Didu dalam diskusi virtual, Jumat, 16 Juli 2021.

Dia menekankan bukan anti pada PMN, tapi timing usulan pemberian PMN sama sekali tidak tepat di masa pandemi Covid-19 ini.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan keinginan untuk menambah dana PMN sebesar Rp 33,9 triliun untuk 2021 dan Rp 72,449 triliun untuk 2022. Permintaan tersebut disampaikan kepada Komisi VI DPR dalam rapat, Kamis, 8 Juli.

Said mengatakan kebijakan publik itu bisa benar di suatu saat, bisa salah di suatu saat."Ini bukan benar tidaknya. PMN tidak salah. Usulan PMN di tengah kondisi krisis tidak ada uang, utang besar, itu pun sudah salah dalam hal pengambilan kebijakan publik," kata dia.

Pada kesempatan itu Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan PMN yang diberikan pemerintah digunakan BUMN untuk menjalankan proyek penugasan.

"Tidak ada hubungannya dengan tutup utang. Hampir semua PMN kita ini untuk penugasan, yang untuk cari untung hanya BTN dan BNI," kata Arya.

Baca Juga: Pemberian PMN, Stafsus Erick Thohir: Tidak Ada Hubungannya dengan Tutup Utang