Suasana Apotek Kimia Farma di kawasan Senen, Jakarta, Senin, 12 Juli 2021. Kimia Farma menetapkan harga paket lengkap vaksin berbayar Sinopharm itu mencapai Rp 879.140 per individu. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro menanggapi singkat pernyataan Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan membatalkan vaksin Gotong Royong Individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui klinik-klinik perseroan.
"Kita akan mengikuti keputusan dari Pemerintah," kata dia kepada Tempo, Jumat, 16 Juli 2021.
Senada dengan Ganti, juru bicara vaksinasi dari Bio Farma, Bambang Heryanto, berujar program vaksinasi gotong royong individu yang akan digelar Kimia Farma sebelumnya merupakan bentuk penugasan.
"Terkait pembatalan, kami tentu akan mengikuti semua arahan pemerintah tersebut dan siap dengan penugasan dari pemerintah," ujar Bambang.
Sedianya, vaksinasi Gotong Royong Individu mulai digelar Kimia Farma di delapan klinik miliknya pada Senin, 12 Juli 2021. Namun, rencana itu kemudian ditunda sampai pemberitahuan berikutnya lantaran banyaknya pertanyaan publik mengenai program tersebut.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan membatalkan vakin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 16 Juli 2021. <!--more--> "Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Pramono dalam keterangannya.
Dengan demikian, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat.
"Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," kata Pramono.
Sementara itu, terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.
"Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah," kata dia.
