TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara, Arya Sinulingga mengatakan pemberian penyertaan modal negara atau PMN kepada BUMN tidak untuk menutup utang. Menurutnya, PMN yang diberikan pemerintah digunakan BUMN untuk menjalankan proyek penugasan.

"Tidak ada hubungannya dengan tutup utang. Hampir semua PMN kita ini untuk penugasan, yang untuk cari untung hanya BTN dan BNI," kata Arya dalam diskusi virtual, Jumat, 16 Juli 2021.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan keinginan untuk menambah dana PMN sebesar Rp 33,9 triliun untuk 2021 dan Rp 72,449 triliun untuk 2022. Permintaan tersebut disampaikan kepada Komisi VI DPR dalam rapat, Kamis, 8 Juli.

Arya mencontohkan Hutama Karya mendapat PMN Rp 11 triliun di 2021 untuk penugasan. Hutama Karya, ditugaskan membuat jalan tol sampai Aceh.

"Orang Aceh belum pernah lihat jalan tol di sana, sekarang sudah bisa lihat. Di Medan kampung saya, saya dulu ke Siantar butuh 4-5 jam, sekarang cukup 1,5 jam sampai ke Siantar karena ada jalan tol. Itu penugasan. Jadi uang yang diberikan kepada Hutama Karya itu penugasan," ujarnya.

Kemudian 2022 Hutama Karya akan mendapatkan lagi Rp 31,3 triliun untuk penugasan.
<!--more-->
"Jangan nyuruh bangun jalan tol tidak dikasih duit, itu ga bisa. Swasta belum ada yang mau. Yang maju BUMN. Tapi dia harus disupport oleh dana dari pemerintah. BUMN maju sebelum ekonomis, agar tercapai pemerataan (pembangunan)," kata Arya.

Kemudian PT Kereta Api Indonesia (Persero) kata dia, dikasih PMN Rp 7 triliun, juga untuk penugasan membangun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Juga PMN diberikan ke holding pariwisata Rp 9,3 triliun juga untuk penugasan. PMN ke PLN Rp 8,2 triliun itu juga penugasan. Serta kepada KAI tambah Rp 4 triliun untuk penugasan. Juga PMN ke RNI Rp 1,2 triliun dan Damri Rp 200 miliar untuk penugasan.

Sedangkan uang PMN untuk cari untung diberikan ke BNI sebesar Rp 7 triliun. "Nah kalau ini kita lihat BNI mampu ga dapat dividen lebih dari sebelumnya. BTN juga diberikan Rp 2 T, itu bisnis. BTN harus nambah dividen. Kalau itu bisa Anda tuntut," kata dia.

HENDARTYO HANGGI

Baca juga: Erick Thohir Usul PMN BUMN Rp 72,44 T di 2022, Hutama Karya Dapat Paling Banyak