TEMPO.CO, Tangerang - Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. berharap bisa bertemu langsung dengan Presiden Jokowi untuk menyampaikan langsung duduk permasalahan yang membeli perusahaan pelat merah tersebut. Maskapai itu kini terancam berhenti beroperasi karena berada di ambang kebangkrutan.

"Kami berharap bisa ketemu langsung (Jokowi) untuk menyampaikan semuanya," ujar Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga), Tomy Tampatty pada Tempo, Kamis, 15 Juli 2021.

Para karyawan Garuda Indonesia yang tergabung dalam Serikat Bersama Garuda Bersatu (SEKBER) juga berharap Presiden Jokowi segera merespons surat mereka terkait langkah penyelamatan flag carrier tersebut.

Tomy berharap Jokowi bisa membuat perbedaan setelah presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, tak menjawab keluhan para karyawan maskapai penerbangan milik negara tersebut. "Di era pak SBY, kami kirimkan 1.104 surat laporan, tapi tak satu pun yang direspons," katanya.

Sebanyak 102 surat, ujar Tomy, dikirim langsung ke Istana Jakarta. Lalu 1 surat diantar ke Cikeas dan 1.000 surat dikirim via pos. "Kami pakai kirim lewat kantor Pos, karena kami sudah tidak percaya lagi dengan orang-orang di istana saat itu," tuturnya.

Saat itu para karyawan meminta agar pemerintah menindaklanjuti permasalahan di dalam tubuh Garuda. "Tapi tak ada respon, malah saat itu saya dihadiahi surat PHK," ucap Tomy.

Sebelumnya diberitakan, Sekarga, Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) yang tergabung dalam SEKBER mengirimkan surat ke Presiden Jokowi.

Surat itu berisi permohonan dukungan flag carrier Garuda Indonesia yang terancam berhenti beroperasi itu ditandatangani Ketua Umum Sekarga Dwi Yulianta, President APG Captain Muzaeni dan Ketua IKAGI Achmad Haerumam tertanggal 12 Juli 2021.

<!--more-->

Dalam surat tersebut seluruh unsur karyawan Garuda Indonesia menyampaikan kondisi perusahaan pelat merah itu saat ini berada diambang kebangkrutan akibat dampak Pandemi Covid-19.

Dalam salinan surat untuk Jokowi yang diterima Tempo itu, para karyawan Garuda meminta dukungan Presiden Jokowi untuk menyelamatkan perusahaan yang 60,54 persen sahamnya milik negara tersebut.

Sedikitnya ada lima poin bentuk dukungan dari Jokowi yang diminta karyawan Garuda, yaitu :

1. Meminta Presiden mendukung Opsi 1 Kementrian BUMN untuk menyelamatkan kelangsungan flag carrier Garuda Indonesia, karena dengan memilih opsi tersebut Garuda akan terhindar dari potensi dipailitkan oleh kreditur sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Opsi ini telah mendapat dukungan penuh dari Komisi VI DPR-RI pada saat RDP dengan Direksi Garuda pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2021.

3. Meminta Presiden dapat membantu mencairkan sisa dana PEN sebesar Rp 7,5 Triliun menjadi penyertaan modal langsung dan bukan melalui skema Mandatory Convertible Bond (MCB) atau Bantuan dana operasional. Pasalnya, kondisi flag carrier saat ini berada di ambang kebangkrutan dan terancam berhenti operasional.

4. Meminta Presiden dapat membantu percepatan pembentukan holding ekosistem pariwisata sebagaimana program dari Menteri BUMN untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional khususnya bidang pariwisata.

5. Meminta pembentukan tim untuk melakukan audit terhadap semua transaksi pengadaan pesawat Garuda dan engine pesawat di masa lalu dan siapapun yang terbukti harus diproses hukum.

Baca: Garuda Terancam Berhenti Beroperasi, Serikat Karyawan Minta 5 Hal dari Jokowi