TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Vaksin Gotong Royong sejak awal adalah vaksinasi berbayar. Namun, pembayaran dilakukan oleh perusahaan, sehingga pegawai menerima vaksinasi secara gratis. Konteks yang sama juga berlaku pada Vaksinasi Gotong Royong Individu.

"Kan sama juga. Kalau sekarang ada individu bekerja di lembaga, menunggu lama. Lalu sekarang punya akses ini, kenapa enggak boleh. Toh nanti ada rekomendasi dari perusahaan bahwa, 'saya yang bayar'. Jangan suudzon dulu," ujar Erick dalam sebuah rekaman video wawancara yang diterima, Selasa, 13 Juli 2021.

Erick mengatakan munculnya program Vaksinasi Gotong Royong Individu yang salah satunya akan digelar Kimia Farma, adalah upaya mempercepat vaksinasi di tengah maraknya penularan Covid-19 akibat varian delta.

"Percepatan vaksinasi ini sebagai proteksi awal. Kenapa, kalau sudah divaksin, kalau terkena pun tidak fatal. Terbukti datanya, mohon maaf, yang meninggal yang belum divaksin. Percepatan vaksinasi ini sekarang harus dilakukan," ujar dia.

Menurut Erick, vaksin Gotong Royong dan vaksin gratis program pemerintah adalah dua jalur yang berbeda. Ia memastikan BUMN ikut membantu di kedua program.

"Jadi kalau tuduhan BUMN berbisnis, sekarang lihat sisi lainnya, kita sudah bantu terus. Vaksin Gotong Royong pun kita bekerja sama dengan swasta distribusi penyuntikannya."
<!--more-->
Solusi tersebut, kata Erick, telah dibahas dalam rapat bersama kementerian lain. Ia mengatakan penunjukan Kimia Farma sebagai pelaksana Vaksinasi Gotong Royong Individu lantaran perseroan memiliki jaringan apotek dan klinik, beserta tenaga kesehatannya.

"Apa salahnya kalau kita ingin mengurangi beban nakes yang ada di rumah sakit. Apa salahnya? Kita ingin bantu dan ini ada penugasan yang jelas," tutur Erick.

Sedianya, vaksinasi Gotong Royong Individu tersebut akan diuji coba di delapan klinik Kimia Farma mulai Senin, 12 Juli 2021. Namun, rencana tersebut ditunda.

Erick mengatakan vaksinasi Gotong Royong Individu dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang kecil dan jumlah pegawainya sedikit. Rencananya, untuk vaksin Gotong Royong Individu, pemerintah akan menggandeng organisasi pengusaha selain Kadin Indonesia. Misalnya Hipmi, hingga Asosiasi Industri Meubel.

"Nah itu kita, kemarin sama Kadin, sekarang bisa saja kerja sama dengan Hipmi, asosiasi industri meubel. Kan tadi, jaringan KF yang punya BUMN ini banyak. Itu mau kami jelaskan. Bukan kita sekonyong-konyong melakukan ini. Tadi, kita punya, percepatan vaksin harus dilakukan," ujar dia.

Erick berujar layanan ini juga bisa diakses oleh para pegawai dari perusahaan asing yang sebelumnya belum mendapat akses ke Vaksin Gotong Royong. Sebagai contohnya, saat ia datang ke Krakatau Steel, ia mendapat kabar bahwa mitra usaha perusahaan pelat merah itu, yang berasal dari Korea dan Jepang, tidak mengetahui informasi untuk memvaksinasi pegawainya.

"Padahal mereka kerja di sini dan membangun industri baja, masak mereka enggak diberi kesempatan. Asalkan ada surat. Toh dia ada izin kerja, bukan orang enggak tahu dari mana. Ini kita lakukan," ujar Erick Thohir.

CAESAR AKBAR

Baca juga: Menkes Ungkap Muasal Vaksin Covid-19 Berbayar: Dibahas di Kantor Airlangga