Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 17 Maret 2021. Rapat tersebut membahas membahas hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2020, membahas dan menetapkan refocussing program/kegiatan TA. 2021, membahas penanganan infrastruktur pasca bencana, dan membahas pengembangan food estate dan pembangunan infrastruktur ketahanan pangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mencatat realisasi belanja infrastruktur hingga 4 Juli 2021 mencapai Rp 53,16 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengingatkan agar terus meningkatkan kualitas belanja APBN dengan memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis (spending less), efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan efisien (spending wisely).
"Saya pastikan kegiatan-kegiatan strategis di Kementerian PUPR tetap berjalan dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak pandemi Covid-19," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, 6 Juli 2021.
Kementerian PUPR terus melanjutkan program kerja melalui belanja infrastruktur PUPR dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil untuk tetap bertahan pada masa pandemi Covid-19 ini.
Tercatat sesuai data e-monitoring hingga 4 Juli 2021, dari total pagu anggaran tahun 2021 yang mengalami perubahan dari semula Rp 149,81 triliun menjadi Rp 139,86 triliun, realisasinya sudah 38,01 persen atau senilai Rp 53,16 triliun dan progres fisik sebesar 39,80 persen. Ditargetkan hingga akhir tahun 2021, realisasi belanja infrastruktur PUPR sebesar Rp 137,23 triliun atau 98,12 persen.
