TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla) atas laporan keuangan tahun anggaran 2020. Ini merupakan kali pertama lantaran sebelumnya, selama empat kali berturut-turut, lembaga tersebut mengantongi opini disclaimer.

"Bakamla sudah empat tahun berturut-turut disclaimer, mulai 2016, 2017, 2018, hingga 2019. Berkat arahan dan bimbingan BPK, kami bisa ubah opini disclaimer menjadi WTP," ujar Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Aan Kurnia di kantor BPK, Jakarta, Selasa, 29 Juni 2021.

Selama 2020, Aan mengatakan tim di lembaganya meningkatkan motivasi untuk memperbaiki tata kelola keuangan. Bakamla pun melakukan komunikasi dengan BPK, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Menurut Aan, Bakamla berupaya memaparkan masalah yang dihadapi lembaga sejak 2016 untuk menuntaskan temuan-temuan BPK. “Setiap weekend kami melakukan rapat, kami evaluasi kemajuan temuan-temuan itu,” ujar Aan.

Bakamla, kata Aan, juga bertemu dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencari titik terang atas masalah yang dihadapi selama empat tahun itu. Meski telah memperoleh opini WTP, Aan mengatakan lembaganya tidak akan berpuas diri.

Ia menyebut lembaga menghadapi tantangan berat pada 2021 untuk mempertahankan opini WTP. “Kami komitmen untuk pertahankan ini (opini WTP),” ujar Aan.<!--more-->

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Hendra Susanto mengatakan sejak pertama kali berdiri, Bakamla memperoleh opini disclaimer dari BPK. Pimpinan BPK pun menemui Bakamla pada Februari 2020 untuk menuntaskan temuan-temuan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya.

“Saya bilang ke Pak Aan, mau enggak opininya bergerak. Saya enggak menjanjikan WTP, tapi paling tidak opininya,” ujar Hendra.

Hendra menceritakan, BPK bersama BPKP menelaah hal-hal yang menjadi pokok persoalan Bakamla serta mencari solusinya. “Setelah paparan, sebetulnya masalahnya enggak terlalu berat. Cuma Pak Aan mungkin enggak ngerti bagaimana caranya (menyelesaikan),” kata Hendra.

Hendra melanjutkan, untuk mendorong perbaikan tata kelola dan pelaporan keuangan pada lembaga itu, BPK menurunkan tim yang memonitor kegiatan di Bakamla setiap bulan. BPK juga melakukan pemeriksaan pada akhir dan awal tahun.

Pasca-melakukan tahap evaluasi yang panjang, Hendra mengatakan Bakamla hampir tidak menerima opni WTP. Opini atas laporan keuangan Bakamla pada 2020 bergerak sampai opini wajar dengan pengecualian atau WDP.

“Namun karena kerja keras di Bakamla, opininya bisa naik. Kami kasih waktu dua minggu untuk selesaikan itu,” ujar Hendra.

Baca Juga: Indonesia dan Amerika Serikat Bangun Pusat Pelatihan Maritim Bakamla di Batam