TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjabarkan soal urgensi reformasi perpajakan kepada komisi keuangan DPR. Dia mengatakan pajak merefleksikan kemampuan masyarakat dapat berkontribusi, namun juga perlindungan kepada masyarakat melalui instrumen belanja seperti subsidi atau yang lain.

"Kita juga berkepentingan untuk terus menjaga instrumen APBN sebagai instrumen yang sehat dan berkelanjutan," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat yang disiarkan secara virtual, Senin, 28 Juni 2021.

Kata dia, penerimaan negara terus diupayakan memadai. Sehingga menciptakan kapasitas fiskal yang cukup dalam rangka membiayai kebutuhan pembangunan Indonesia yang masih begitu banyak dan luas.

Selain itu, dia mengatakan risiko APBN juga terus terjaga dengan pengelolaan utang yang prudent. "Ini tentu tujuannya agar kita mampu untuk terus mendorong dan terus menjalankan proses pembangunan," ujarnya.

Sri Mulyani menuturkan reformasi perpajakan terdiri dari reformasi di bidang kebijakan dan reformasi di bidang administrasi. Dari sisi kebijakan pemerintah harus melihat basis pajak dan juga daya saing, baik dalam perekonomian maupun antar negara.

Pemberian insentif, kata dia, harus secara terukur, efisien, dan adaptif dengan melihat dinamika perpajakan global.

"Mengurangi distorsi dan exemption yang menimbulkan loophole dan memperbaiki azas progresivitas atau keadilan," ujar dia.

<!--more-->

Sri Mulyani melihat masih ada masyarakat yang masih belum mampu dan masyarakat yang sudah mampu atau bahkan dalam posisi yang sangat mampu.

Dari sisi administrasi, kata Sri Mulyani, reformasi akan terefleksikan dari sisi administrasi yang akan dibuat simple, mudah, dan efisien.

"Ini tentu akan berbanding lurus dengan complaint, semakin mudah dan semakin sederhana akan mudah dipahami masyarakat luas," kata dia,

Karena, dia melihat kelompok menengah dan dunia usaha ingin berkontribusi, tapi tidak ingin berhadapan dengan sistem administrasi pajak yang begitu rumit.

"Kita juga perlu mereform administrasi untuk memberikan kepastian hukum, dan memanfaatkan data dan informasi dalam rangka untuk menciptakan keadilan dan enforcement yang targeted, adaptasi terhadap struktur ekonomi kita yang terutama sekarang masuk era digital mengikuti tren dan best practice dari perpajakan global," kata Sri Mulyani.

Sehingga, menurutnya, akan melindungi kepentingan Indonesia dalam perubahan rezim perpajakan global yang begitu dinamis. Kata Sri Mulyani, reformasi dari sisi administrasi untuk menciptakan kepatuhan yang semakin baik.

BACA: Tanggapi Faisal Basri Soal Utang, Stafsus Sri Mulyani Berikan Data Ini

HENDARTYO HANGGI