Minta Munas Kadin Ditunda, Wakil Ketua Umum: Kami Tak Ingin Buat Klaster Baru

Reporter

Antara

Minggu, 27 Juni 2021 17:16 WIB

Waketum KADIN Indonesia Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional, Arsjad Rasjid (tengah) berbincang dengan panitia usai pendaftaran Calon Ketua Umum KADIN Indonesia di Jakarta, Senin, 24 Mei 2021. Rosan Perkasa Roeslani telah yang ditunjuk Presiden menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta penyelenggaraan Munas Kadin yang rencananya akan digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara, 30 Juni mendatang, ditunda lantaran kasus Covid-19 terus melonjak.

"Kami semua menginginkan Munas ditunda demi kemanusiaan. Kami tidak ingin Kadin menimbulkan atau membuat klaster baru. Kami tidak ingin sia-sia upaya penanganan Covid-19 yang dilakukan, termasuk vaksinasi gotong royong, padahal itu sudah diapresiasi dunia luar," kata Wakil Ketua Umum Kadin Suryani Motik dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Minggu, 27 Juni 2021.

Suryani mengungkapkan banyak wakil ketua hingga anggota Kadin yang telah terpapar Covid-19, demikian pula orang-orang di sekeliling mereka. Di sisi lain, sebagai aktivis kemanusiaan, ia juga memahami banyak rumah sakit memiliki masalah keterbatasan obat, tabung oksigen, hingga tenaga kesehatan yang kerjanya terpaksa harus diforsir di tengah melambungnya kasus Covid-19.

"Oleh karena itu, kita sebenarnya sejak Covid-19 trennya naik dari minggu lalu, kita sudah inisiatif minta Ketua Umum dan penyelenggara untuk menunda Munas," katanya.

Suryani menuturkan, permintaan penundaan Munas juga diikuti oleh 6 persen Anggota Luar Biasa (ALB). Permintaan penundaan itu meliputi acara konvensi dan Munas Kadin.

Menurut dia, permintaan penundaan tidak terkait soal kapasitas, melainkan karena dikhawatirkan acara tersebut pasti akan menimbulkan kerumunan. Ia juga bercerita, dibatalkannya acara konvensi ALB di Jakarta pun karena acara tersebut tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
<!--more-->
Dengan melambungnya kasus Covid-19, terlebih dengan merebaknya varian delta, Suryani meminta agar Munas Kadin di Kendari ditunda hingga kondisi membaik.

"Kalau dilihat dari perkembangan Covid-19, ada keinginan dari ALB maupun daerah untuk menunda Munas tanggal 30 Juni karena kondisi tidak aman untuk keselamatan kita. Meski dibatasi 200-300 orang, tapi ada varian delta, saya sangat concern terhadap ini," katanya.

Suryani menegaskan, permintaan untuk menunda Munas Kadin tidak terkait soal menang dan kalah calon ketua umum. Ia juga enggan menanggapi komentar soal pemboikotan acara Munas Kadin. Menurutnya, penundaan perlu dilakukan atas dasar kemanusiaan.

"Ini concern kita semua mayoritas yang punya akal sehat. Please tidak usah bicara siapa yang menang atau kalah. Jangan bicara boikot memboikot. Tolong fokus bersama untuk bagaimana menyelamatkan nyawa manusia. Saya kira kita sepakat, kita minta menunda Munas di Kendari karena kondisinya tidak memungkinkan demi kata pungkas Suryani.

Munas VIII Kadin akan diselenggarakan di Kendari, Sulawesi Tenggara pada 30 Juni 2021, bergeser dari rencana awal yang semula akan digelar di Bali pada 2-4 Juni 2021. Selain membahas mengenai kebijakan organisasi, dunia usaha dan perekonomian nasional, Munas Kadin juga mengagendakan pemilihan Ketua Umum Kadin Indonesia berikutnya untuk periode 2020-2025.

ANTARA

Baca juga: 30 Anggota Luar Biasa Diutus Wakili Asosiasi Sebagai Peserta Munas Kadin

Berita terkait

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

4 jam lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Kadin Ingatkan Pemerintah Hati-hati Membentuk Badan Otorita Penerimaan Negara

6 jam lalu

Kadin Ingatkan Pemerintah Hati-hati Membentuk Badan Otorita Penerimaan Negara

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah agar berhati-hati dalam pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara.

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

10 jam lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Solo Great Sale 2024 Targetkan Pengembangan Potensi Investasi Aglomerasi

10 jam lalu

Solo Great Sale 2024 Targetkan Pengembangan Potensi Investasi Aglomerasi

Gelaran Solo Great Sale atau SGS kembali hadir di Kota Solo, Jawa Tengah, menyemarakkan bulan Mei 2024 ini.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

13 jam lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

1 hari lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Airlangga dan Menteri Perdagangan Inggris Bahas Produk Susu, Gunung Ruang Erupsi 5 Bandara di Sulawesi Kemarin Masih Ditutup

1 hari lalu

Terpopuler: Airlangga dan Menteri Perdagangan Inggris Bahas Produk Susu, Gunung Ruang Erupsi 5 Bandara di Sulawesi Kemarin Masih Ditutup

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan kunjungan kerja di London, bertemu dengan Menteri Perdagangan Inggris The Rt. Hon. Greg Hands MP

Baca Selengkapnya

Segini Jatah Bonus Tiap Pemain Timnas U-23 Indonesia

2 hari lalu

Segini Jatah Bonus Tiap Pemain Timnas U-23 Indonesia

Pengusaha beri Rp 23 miliar. Masing-masing pemain Timnas U-23 Indonesia akan dapat bonus berkisar Rp 605,2 juta.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

2 hari lalu

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

4 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya