Penolakan Jokowi Soal Lockdown dari Awal Pandemi Hingga Gelombang Baru Covid-19

Reporter

Tempo.co

Jumat, 25 Juni 2021 17:32 WIB

Jokowi tinjau langsung vaksinasi massal di Stadion Pakansari, Cibinong. Dalam kesempatan ini, Jokowi berjanji kepada Bupati Bogor akan memenuhi kebutuhan vaksin di wilayahnya. Cibinong, Kabupaten Bogor. Kamis, 17 Juni 2021. TEMPO/M.A MURTADHO

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus Covid-19 di berbagai wilayah mulai melonjak tajam. Merespons ledakan kasus Covid-19 di Indonesia, Kelompok relawan Covid-19 membuat petisi mendesak Presiden Jokowi untuk segera melakukan lockdown.

Dalam penjelasan petisi itu, disebutkan bahwa pemerintah masih dinial lambat dalam bergerak untuk mengatisipasi laju penularan Covid-19 yang semakin cepat. Terlebih dengan adanya varian baru Covid-19 yang mulai menyebar di Indonesia.

Sejumlah ekonom juga mendesak agak Presiden Jokowi segera memberlakukan lockdown untuk menekan kasus Covid-19 yang terus menembus rekor terbaru sejak awal pendemi.

Sebelumnya, Faisal Basri menyebut bahwa langkah paling ampuh adalah melakukan lockdown. Pendapat serupa juga diutarakan oleh ahli epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman yang menilai lockdown perlu dilakukan di Pulau Jawa.

Ekonom Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies), Bhima Yudhistira, menyatakan lockdown adalah kebijakan yang bisa menekan risiko kerugian ekonomi. “Kami kalkulasikan lockdown nasional sekurang-kurangnya membutuhkan biaya Rp 11-25 triliun selama 14 hari,” ujar Bhima.

Advertising
Advertising

Sejak awal Indonesia mengumumkan kasus pertama Covid-19, wacana mengenai lockdown ini terus bergulir. Para epidemiolog sedari awal sudah menyarankan untuk diberlakukannya lockdown di Indonesia. Namun, saran lockdown dari para ahli tidak diindahkan oleh pejabat di Indonesia.

Berikut respons para pejabat mengenai wacana lockdown:

13 Maret 2020

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan belum akan melakukan lockdown di Indonesia. Ia menambahkan bahwa “Kebijakan lockdown tidak boleh diambil pemeritah daerah, itu kebijakan pemerintah pusat, dan sampai sekarang tidak ada kebijakan itu,” kata Jokowi di Istana Bogor, 16 Maret 2020.

23 Maret 2020

Mahfud MD menyebut opsi lockdown itu tidak efektif. "Sehingga lockdown itu pun di samping juga agak kurang manusiawi itu juga ternyata tidak efektif di Italia," kata Mahfud dalam konferensi pers melalui siaran online bersama wartawan.

30 Maret 2020

Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mengatakan siapa yang menyuruh lockdown harus siap memberi makan setiap orang di wilayah tersebut. Kala itu di awal pandemi sejumlah desa di Yogyakarta melakukan penutupan akses keluar-masuk.

“Kalau lockdown itu terjadi, yang memerintahkan lockdown itu harus memberi makan setiap orang di wilayahnya,” ujar Sultan HB X di Komplek Kantor Gubernur, Kepatihan, Yogyakarta.

25 Juli 2020

Luhut Pandjaitan menyebut bahwa Indonesia akan bubar kalau memutuskan lockdown. "Kalau dulu ada orang-orang yang merasa dirinya pintar itu bilang harus lockdown. Kalau kita lockdown itu sudah bubar kita," ujarnya dalam konferensi video, seperti dilansir Tempo.co

3 Oktober 2020

Melalui Youtube Skretarian Presiden, Jokowi kembali menyatakan untuk tidak melakukan lockdown. “Tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, kota,atau kabupaten karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tapi kita tetap serius menangani wabah,” ujar Jokowi dalam video tersebut.

18 Juni 2021

Gubernur DI Yogyakarta Sultan HB X sempat mempertimbangkan rencana lockdown jika sudah tidak ada cara lebih manjur lagi unutk menekanan penularan Covid-19 di Yogyakarta.

“Kalau kontrol pembatasan mobilitas masyarakat lewat RT/RW juga sudah gagal, terus arep ngopo meneh (mau apa lagi)? Satu-satunya cara ya lockdown total,” kata Sultan HB X di Yogyakarta Jumat 18 Juni 2021.

21 Juni 2021

wacana lockdown yang sempat diungkapkan pekan sebelumnya urung dilakukan. Ia pun membantah alasannya tidak melakukan lockdown karena ada tekanan dari pemerintah pusat. "Saya enggak kuat suruh ngragati rakyat se-DIY,” katanya

23 Juni 2021

Melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi mengatakan kebijakan PPKM Mikro merupakan kebijakan yang paling tepat untuk mengendalikan Covid-19, tanpa mematikan ekonomi rakyat.

"PPKM Mikro dan lockdown itu memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu, tidak perlu dipertentangkan," ujar Jokowi

RIZQI AKBAR

Baca juga: Seruan Ekonom hingga Politikus yang Minta Jokowi Tetapkan Lockdown

Berita terkait

Bahlil Janji Percepat Investasi untuk Swasembada Gula dan Bioetanol

17 menit lalu

Bahlil Janji Percepat Investasi untuk Swasembada Gula dan Bioetanol

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan akan mempercepat investasi untuk percepatan swasembada gula dan bioetanol.

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

1 jam lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

3 jam lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

4 jam lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

5 jam lalu

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

15 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

15 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

15 jam lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

17 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

18 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya