TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi bahwa defisit anggaran pendapatan dan belanja negara dibiayai dari sumber-sumber yang aman. Faisal menyebut 87 persen utang pemerintah adalah berupa surat utang yang beredar di pasar dan tak bisa dijadwal ulang.

"Pak Presiden, 87 persen utang pemerintah berupa surat utang yang beredar di pasar. Jika ada aksi jual, semaput kita," cuit Faisal Basri di akun @faisalbasri, menanggapi pemberitaan berjudul 'Jokowi: Defisit Anggaran Dibiayai Sumber yang Aman', Jumat, 25 Juni 2021.

Jokowi menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020 alias LHP LKPP 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan alis BPK.

Presiden memastikan pemerintah akan sangat memperhatikan rekomendasi dari lembaga audit tersebut dalam mengelola pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke depannya.

"Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman," ujar dia dalam sambutannya seperti disiarkan dalam akun Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, 25 Juni 2021.

Jokowi mengatakan APBN juga akan dilaksanakan secara responsif untuk mendukung kebijakan countercyclical dan akselerasi pemulihan ekonomi. Ia berujar anggaran akan dikelola secara hati-hati, kredibel dan terukur.
<!--more-->
Menurut dia, sejak munculnya pandemi Covid-19, pemerintah telah melakukan langkah-langkah luar biasa, termasuk mengubah APBN 2020 melalui refocusing dan realokasi anggaran di seluruh jenjang pemerintahan. Pemerintah juga memberi relaksasi sehingga defisit APBN bisa diperlebar di atas 3 persen selama tiga tahun.

Langkah tersebut, kata Jokowi, diperlukan mengingat kebutuhan belanja semakin meningkat untuk penanganan kesehatan dan perekonomian di saat penerimaan negara menurun.

"Kita juga mendorong berbagai lembaga negara melakukan sharing the pain, menghadapi pandemi dengan semangat kebersamaan, menanggung beban bersama seperti burden sharing yang dilakukan pemerintah bersama bank indonesia," ujar dia.

Di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih, Jokowi mengatakan pemerintah tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas LKPP. Ia pun bersyukur LPP 2020 mendapat opini wajar tanpa pengecualian.

"WTP merupakan pencapaian yang baik di tengah tahun yang berat. Ini adalah WTP yang kelima yang diraih pemerintah berturut-turut sejak tahun 2016," ujar dia.

Meskipun demikian, Jokowi mengatakan predikat WTP bukanlah tujuan akhir. Sebab, ia ingin uang rakyat digunakan sebaik-baiknya, serta dikelola dengan transparan dan akuntabel. "Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat."

CAESAR AKBAR

Baca juga: Terima Laporan BPK, Jokowi: Defisit APBN Dibiayai Sumber-sumber yang Aman