TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pelatihan kompetensi yang dilakukan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) harus mampu menjawab kebutuhan industri. Modul kurikulum dan program pelatihan juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan industri.

Dengan kurikulum dan program yang menyesuaikan kebutuhan industri atau dunia usaha, maka maka LPK dan BLK nantinya tidak lagi menciptakan lulusan pelatihan yang menganggur, melainkan lulusan pelatihan yang siap kerja dan dibutuhkan pasar kerja.

Untuk mendukung agenda besar pembangunan sumber daya manusia (SDM), LPK dan BLK diminta untuk membekali lulusannya dengan sertifikat kompetensi kerja dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikat kompetensi tersebut merupakan bagian yang terpisahkan dari definisi SDM kompeten dan berdaya saing.

Dia menuturkan sertifikat kompetensi kerja akan menjamin kualitas lulusan pelatihan vokasi dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja (BLK).

"Sertifikat kompetensi memiliki arti sangat penting. Lulusan LPK/BLK keahliannya semakin diakui dengan adanya sertifikasi kompetensi. Sehingga apabila tidak terserap di pasar kerja, lulusan LPK/BLK bisa menjadi wirausaha," kata Menaker Ida dalam keterangannya, Jakarta, Selasa 22 Juni 2021.

Karena itu, materi utama dalam pendidikan pelatihan atau vokasi untuk calon pencari kerja disesuaikan dengan kebutuhan industri atau dunia usaha melalui bimbingan para tutor dari berbagai dunia usaha dan para praktisi sehingga lulusan LPK dan BLK memiliki kemampuan yang dibutuhkan dunia usaha.

Hingga saat ini, Menaker Ida Fauziyah mengatakan pihaknya terus melakukan identifikasi LPK milik swasta, dan BLK yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar program pelatihan vokasi diterapkan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.

<!--more-->

"Ke depannya, kita dorong agar para lulusan LPK/BLK agar dapat bersaing dengan lulusan dari lembaga-lembaga pendidikan formal," ujar Menaker.

Menaker Ida menuturkan salah satu kejuruan yang tengah dikembangkan pihaknya untuk mendukung sektor pariwisata adalah kejuruan SPA therapist.

Bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Mooryati Soedibyo (LPPMS), kejuruan spa alias traditional healing itu akan dapat melayani pasar tenaga kerja dalam negeri, luar negeri, maupun wirausaha secara mandiri, sehingga peluang kerja bagi lulusannya menjadi lebih besar.

Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo akan dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk mempersiapkan jurusan baru itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah bekerja sama antara lain dengan Martha Tilaar, Mustika Ratu, dan Wardah.

Sementara LPPMS sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama dengan BLK Komunitas yang telah ditunjuk oleh Kemnaker. LPPMS akan menyiapkan instruktur, kurikulum dan model pelatihan untuk spa therapist.

"Kami juga akan memberikan assist, pelatihan Training for Trainer (TFT) bagi penyiapan instruktur SPA Therapist agar BLK Komunitas kejuruan SPA yang didirikan dapat berjalan dengan baik," kata Direktur Business Development & Innovation PT. Mustika Ratu Tbk Kusuma Ida Anjani.

BACA: Kemnaker Segera Bangun BLK di Kabupaten Mappi