TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI menuturkan perlu perencanaan yang tepat dan pemanfaatan berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan penyediaan akses air minum dan sanitasi.

"Salah satu bentuk pembiayaan alternatif dan kerja sama dengan berbagai pihak adalah dengan menggandeng lembaga keuangan untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan akses air minum dan sanitasi," kata Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) Kementerian PUPR RI Yudha Mediawan pada webinar terkait Peran Lembaga Penjamin dalam Pembiayaan KPSPAMS oleh Lembaga Keuangan Untuk Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Perdesaan yang diikuti dari Solo, Selasa 22 Juni 2021..

PUPR menargetkan pembentukan sebanyak 3.400 kelompok pengelola sistem penyediaan air minum dan sanitasi (KPSPAMS) pada 2021. Ia mengatakan dengan penambahan tersebut diharapkan sampai dengan akhir 2021 ditargetkan bisa terbentuk lebih dari 35.400 KPSPAMS di Indonesia.

"Tujuannya adalah untuk memberikan akses air minum dan sanitasi yang sehat bagi masyarakat di perdesaan," kata dia.

Yudha berharap dengan jaminan dari PT Jamkrida Jateng, lembaga keuangan dapat mendukung pembiayaan proyek akses air minum dan sanitasi di Indonesia.

Ia mengatakan sejak 2017 Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di bawah Kementerian PUPR dengan organisasi nirlaba Water.org bekerja sama mendorong peningkatan kapasitas KPSPAMS agar dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat perdesaan terhadap akses air minum aman dan sanitasi.

<!--more-->

Menurut dia, untuk memperluas jangkauan dan jaminan keamanan pembiayaan di lembaga-lembaga keuangan untuk beroperasi, Direktorat Air Minum Kementerian PUPR, Water.org, dan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jawa Tengah telah melakukan kerja sama untuk memberikan penjaminan kredit kepada lembaga keuangan.

Di antaranya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) di Jawa Tengah yang memiliki produk kredit air dan sanitasi untuk KPSPAMS.

Terkait hal itu, Direktur Utama PT Jamkrida Jateng Nazir Siregar mengatakan kerja sama tahap pertama sudah berakhir pada 31 Desember 2020 dan dilanjutkan kembali hingga 31 Desember 2022.

"Sampai dengan April 2021, PT Jamkrida Jateng melalui skema kerja sama dengan KemenPUPR dan Water.org telah memberikan 41 penjaminanan kredit dengan total nominal pokok pinjaman sebesar Rp1.203.000.000 kepada sembilan lembaga keuangan yang menyalurkan kredit kepada KPSPAMS," katanya.

Ia mengatakan fasilitas penjaminan kredit tersebut telah mempermudah KPSPAMS mengakses lembaga keuangan sekaligus membuat lembaga keuangan merasa aman untuk memberikan kredit kepada KPSPAMS.

Sementara itu, Senior Program Manager Water.org Indonesia Rachmad Hidayad mencatat sebesar 97 persen KSPAMS membayar dengan baik pinjaman proyek PUPR ini.

BACA: Menteri PUPR Minta Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Tuntas di Akhir 2021