TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sampai dengan akhir Mei 2021, realisasi pembiayaan utang tercapai sebesar Rp 330,1 triliun atau 28,0 persen. Nilai itu terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp 348,0 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar negatif Rp 17,9 triliun, sementara kontribusi Bank Indonesia sesuai dengan SKB I mencapai Rp 116,26 triliun.

"Pembiayaan APBN turut menopang pemulihan ekonomi," kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Senin, 21 Juni 2021.

Menurutnya, pembiayaan utang masih terjaga di tengah meredanya tekanan pasar keuangan, meski demikian volatilitas ke depan masih perlu diwaspadai.

Dia mengatakan APBN 2021 diharapkan dapat tetap terjaga dengan target defisit anggaran sebesar 5,7 persen PDB, seiring berlanjutnya upaya penanganan Covid-19 dan PEN. Defisit APBN dan Keseimbangan Primer sampai dengan akhir Mei 2021 mencapai Rp 219,3 triliun dan Rp 67,6 trliun.

Seiring kondisi pasar SBN yang membaik, sejak bulan Mei penerbitan SBN melalui GSO tidak dilakukan. Dan setelah sukses menerbitkan Global Bond di awal tahun, pada Mei 2021 Pemerintah kembali menerbitkan Samurai Bond yang berhasil memperoleh spread terhadap Yen Swap dan kupon terendah untuk seluruh tenor dalam sejarah penerbitan Samurai Bonds tanpa JBIC guarantee.

Selanjutnya, disusul keberhasilan penerbitan Sukuk Global pada bulan Juni 2021, di mana untuk tenor 30 tahun menjadi Green Sukuk terpanjang yang pernah diterbitkan di pasar global, sekaligus mencatatkan pertumbuhan minat green investor dari yang semula 34 persen pada tahun 2020 menjadi 57 persen dari total investor Global Sukuk pada tahun 2021.

"Keberhasilan Pemerintah dalam menerbitkan SBN dengan mata uang asing dalam kondisi pasar keuangan dan perekonomian global yang volatile, menunjukkan besarnya kepercayaan investor terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara prudent," kata dia.

Dia juga mengatakan stimulus fiskal di berbagai sektor telah memberikan manfaat yang besar dalam upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi. Momentum pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia perlu terus dijaga dengan dukungan kerja keras APBN serta pelaksanaan PPKM dan Protokol Kesehatan yang lebih disiplin dan terkendali.

Selain itu, kata Sri Mulyani akselerasi dan keikutsertaan program vaksinasi juga harus terus ditingkatkan untuk mencegah tingkat penyebaran kasus Covid-19 yang lebih luas lagi agar pemulihan domestik tidak terganggu.

"Pemerintah berkomitmen untuk meneruskan kinerja APBN melalui optimalisasi pendapatan negara dan perbaikan kualitas belanja negara agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Baca Juga: Polemik Garuda, DPR: PMN Bukan untuk Mensubsidi Korupsi Orang Lain