TEMPO.CO, Jakarta – Pendukung Arsjad Rasjid menampik ada cawe-cawe atau campur tangan pemerintah dalam pemilihan calon Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Ketua Kadin Banten Mulyadi Jayabaya mengatakan Arsjad murni didukung mayoritas pemilik suara di internal organisasi.

“Ini bukan dunia politik, tapi dunia usaha. Ini tidak ada pertarungan dunia politik. Kebanyakan provinsi memang mendukung Pak Arsjad, menginginkan Pak Arsjad memimpin Kadin ke depan,” ujar Jayabaya saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis petang, 17 Juni 2021.

Jayabaya memastikan tak ada intervensi pihak luar dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum Kadin. Kalau pun jagoannya mengantongi suara terbanyak, ia menyatakan hal itu lantaran visi dan misi yang diusung Arsjad sesuai dengan keinginan para kadin daerah.

Mekanisme pemungutan suara calon Ketua Umum Kadin dilaksanakan secara tertutup. Pemegang hak suara adalah Kadin daerah dan asosiasinya sebagai mitra.

Tiap-tiap Kadin daerah memiliki tiga hak suara. Karena itu dari 34 provinsi, total suara Kadin daerah berjumlah 102. Sedangkan asosiasi yang merupakan mitra Kadin akan mendapatkan hak suara sebanyak 30. Penghimpunan suara dari anggota luar biasa tersebut dilaksanakan melalui konvensi dari total 120 asosiasi.

Jayabaya mengklaim Arsjad telah memperoleh dukungan dari 27 kadin daerah. Dalam kampanyenya, Arsjad disebut-sebut menarik simpati pemilik suara dengan membuka komunikasi antara Kadin Indonesia dan Kadin provinsi. Selama ini, Kadin dianggap hanya dikuasai kalangan elite.
<!--more-->
“Kami mengamati Kadin Indonesia selama ini hanya milik elite. Dengan konsep Arsjad, ini akan membangun, menumbuhkan (semangat) Kadin-kadin daerah,” ujarnya.

Meski demikian, Jayabaya tak menampik Kadin memiliki relasi kemitraan yang erat dengan pemerintah. Untuk membangun kemitraan ini, perlu ada hubungan yang baik antara calon ketua umum Kadin dan pemerintah.

Kabar intervensi pemerintah dalam pemilihan Ketua Umum Kadin mencuat setelah lokasi dan jadwal penyelenggaraan munas berubah. Munas Kadin yang semula digelar di Bali pada 2-4 Juni diundur hingga 30 Juni. Lokasi pelaksanaannya pun bergeser ke Kendari, yang disinyalir merupakan basis dukungan Arsjad.

Kecurigaan terhadap adanya intervensi muncul karena perubahan jadwal dan lokasi ini merupakan instruksi langsung dari pemerintah. Pemerintah menyampaikan permintaan kepada Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2015-2020, Rosan Perkasa Roeslani, ihwal penyelenggaraan Munas Kadin. Rosan membenarkan ada permintaan tersebut.

Bukan alasan politik, Rosan menyatakan pemerintah mempertimbangkan kondisi penyebaran Covid-19 yang meningkat pasca-Idul Fitri. “Benar (karena Covid-19),” kata Rosan, akhir Mei lalu.

Dalam kampanye menjelang munas Kadin, Arsjad Rasjid dikabarkan menarik dukungan dari sejumlah menteri, seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Bahlil dan Lutfi telah terang-terangan menyatakan dukungan untuk Arsjad dalam deklarasi pencalonannya pada Maret lalu.
<!--more-->
“Saya ingin mengembalikan Kadin jadi organisasi resmi pemerintah untuk lobi kepentingan pengusaha,” ujar Arsjad seperti ditulis dalam Majalah Tempo edisi 12 Juni 2021.

Jika pendukung Arsjad mengklaim didukung 27 kadin daerah, tim kampanye Anindya Bakrie juga menyatakan memperoleh mayoritas suara Kadin. Tim Anin yakin mengantongi 70 persen suara dari Kadin daerah dan 60 persen suara asosiasi.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | MAJALAH TEMPO

Baca juga: Arsjad Klaim Kantongi Mayoritas Suara Kadin Daerah