TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Banten Mulyadi Jayabaya mengatakan 25 daerah telah menyepakati pelaksanaan musyawarah nasional (munas) Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ia menyebut tak ada alasan bagi panitia untuk memindahkan lokasi pelaksanaan munas.

"Sebanyak 25 provinsi telah siap melaksanakan Munas Kadin di Kendari. Kalau dipindah, kami akan berontak," ujar Jayabaya saat konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis malam, 17 Juni 2021.

Menurut Jayabaya, perubahan rencana ini telah diputuskan dalam rapat panitia penyelenggara beberapa waktu lalu. Kadin Indonesia pun telah secara resmi mengeluarkan surat pemberitahuan pelaksanaan munas di Kendari pada 30 Juni hingga 2 Juli.

Saat ini, persiapan Munas Kendari disebut-sebut sudah hampir rampung. Pemesanan kamar hotel, persiapan tempat munas, hingga kebutuhan-kebutuhan teknis lainnya telah difinalkan mencapai 90 persen.

Adapun agenda utama dalam Munas Kadin nanti ialah pemilihan ketua umum. Terdapat dua kandidat yang mencalonkan diri sebagai nakhoda Kadin, yakni Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.

Penetapan pelaksanaan Munas Kadin di Kendari membuat kontestasi lima tahunan ini memanas. Semula, Munas Kadin akan digelar di Bali pada 2-4 Juni 2021. Jayabaya menyatakan dua kubu berbeda sikap soal lokasi Munas Kadin.

Kadin daerah pendukung Arsjad Rasjid menyetujui keputusan pemindahan lokasi munas--Jayabaya adalah pendukung Arsjad. Sedangkan loyalis Anindya Bakrie menentang pemindahan tersebut.

"Memang kami sekarang ada dua kubu. Kubu Arsjad dan kubu Anindya. Di sinilah persaingannya, kompetisi ini hal yang wajar," ujarnya.

Adapun pemindahan lokasi dan mundurnya jadwal munas bermula pada rapat pengurus 25 Mei lalu. Ketua Umum Kadin periode 2015-2020 Rosan Perkasa Roeslani memutuskan rencana munas diubah lantaran adanya permintaan pemerintah. Pemerintah, menurut Rosan dalam rapat itu, menyarankan Munas Kadin diundur pada 30 Juni dengan lokasi penyelenggaraan di Kendari.

Alasan perubahan rencana tersebut berkaitan dengan penyebaran Covid-19. Bali sebagai destinasi pariwisata internasional dikhawatirkan mendapat sorotan bila tingkat penyebaran Covid-19-nya tinggi.

Saat dihubungi Tempo melalui pesan pendek, Rosan membenarkan adanya instruksi langsung dari pemerintah. "Benar," katanya, 28 Mei lalu.

Dua sumber Tempo pendukung Anindya Bakrie sebelumnya menyatakan alasan mereka menolak pelaksanaan munas di Kendari. Dua sumber khawatir Munas di Kendari berpotensi ricuh. Melihat sejarah masa lalu, sejumlah acara di Kendari disebut-sebut tak mulus, seperti Munas PAN dan Pramuka.

Bahkan, salah sumber menyebutkan ada potensi munas luar biasa atau munaslub bila Munas Kadin tetap dilaksanakan di Kendari.

Baca Juga: Bursa Pemilihan Ketua Umum Kadin, Ini Program Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid