Airlangga: Pemerintah Berfokus pada 6 Sektor Industri Perkuat Halal Value Chain

Reporter

Antara

Minggu, 13 Juni 2021 18:55 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima audiensi dari para insan perfilman di Loka Kretagama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat, 19 Maret 2021. Sejumlah insan perfilman yang hadir antara lain Triawan Munaf, Mira Lesmana, Dian Sastro, Wicky Olindo, Joko Anwar, Dewinta Hutagaol, Sunil Samtani, Chand Parwez dan Angga Dwimas Sasongko. FOTO/Kemenko Perekonomian

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan berfokus pada enam klaster atau sektor industri potensial untuk menguatkan halal value chain dan mendorong ekonomi syariah.

Enam klaster tersebut adalah makanan-minuman, pariwisata halal, fesyen muslim, media-rekreasi halal, farmasi-kosmetik halal, dan energi halal.

“Untuk memainkan peran besar bagi industri halal di pasar domestik dan pasar global, Indonesia harus menjadi bagian dari Global Halal Value Chain yang akan mempelopori penerapan Halal Traceability dan Halal Assurance System yang terpercaya,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 13 Juni 2021.

Sebagai bukti kesiapan industri nasional dalam mendukung Indonesia sebagai Produsen Halal Dunia, lanjut Airlangga yang juga Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), terdapat dua permohonan Kawasan Industri Halal (KIH) yang sudah sampai tahap proses verifikasi di Kementerian Perindustrian, yaitu Kawasan Industri Modern Cikande di Serang (Banten) dan Kawasan Industri Safe n Lock di Sidoarjo (Jawa Timur).

Airlangga menyampaikan bahwa potensi ekonomi pondok pesantren (ponpes) di Indonesia sangat besar, pada triwulan I-2021 sebanyak 31.385 ponpes dengan jumlah santri sekitar 4,29 juta orang yang 44,2 persen di antaranya memiliki potensi ekonomi.

Advertising
Advertising

Melalui kolaborasi regulator maupun stakeholders dalam membangun ekosistem syariah berbasis ponpes, Airlangga berharap semua ponpes akan memiliki potensi ekonomi. Sehingga dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMKM halal Indonesia.<!--more-->

“Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi jumlah kemiskinan, serta meningkatkan kapasitas UMKM sehingga dapat naik kelas. Usaha yang dijalankan di ponpes sebaiknya menjadi usaha menengah besar, bukan menengah kecil lagi,” ungkap Airlangga.

Model mengenakan busana Anggia Handmade mengusung tema Unalome dalam peragaan busana Muslim Fashion Festival 2020 di Jakarta Convention Center, Jakarta 20 Februari 2020. Muffest 2020 mengusung konsep Suistainable dimana menumbuhkan industri fashion muslim lokal yang mengutamakan keadaan lingkungan hingga kesehatan penggunanya. Muffest juga menyediakan berbagai macam kegiatan pameran produk halal, talk show, hingga fashion show busana muslim yang berlangsung dari tanggal 20 hingga 23 Februari 2020 mendatang. Tempo/Nurdiansah

Program percepatan inklusi keuangan dalam mendukung kemandirian ponpes yang dilaksanakan pemerintah melalui Sekretariat DNKI, antara lain berbentuk edukasi keuangan bagi santri, pemberdayaan kemandirian pesantren dengan program Pesantren Go Digital, kemudian implementasi dan pemanfaatan Kartu Santri untuk keperluan edukasi serta transaksi dalam lingkungan pesantren juga identitas para santri, pendampingan pelatihan digital marketing, dan juga pembiayaan syariah/program One Pesantren One Product (OPOP)/Koperasi Pesantren.

Untuk program OPOP dilaksanakan untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik dan khas dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Peserta program OPOP saat ini telah mencapai 1500 pesantren dengan total transaksi business match per Desember 2020 adalah Rp21 miliar.

“Koordinasi dan sinergi bersama semua stakeholders harus terus dipertahankan dan diperkuat dalam mendukung inklusi keuangan bagi ponpes,” tegas Airlangga.

Berdasarkan The State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2020/2021, ekonomi dan keuangan syariah Indonesia berada pada peringkat ke-4 dari 73 negara, meningkat signifikan dibandingkan 2018 lalu yang menempati peringkat ke-10.

Pada 2019, aset keuangan syariah Indonesia tercatat sebesar 99,2 miliar dolar AS atau sekitar 3,44 persen dari total aset keuangan syariah global. Sejalan dengan itu, kinerja sektor halal juga mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan perekonomian nasional semasa Covid-19. Pada 2020, pertumbuhan Halal Value Chain (HVC) hanya mengalami kontraksi sebesar minus 1,72 persen, lebih tinggi dibandingkan kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar minus 2,07 persen.

Baca Juga: Viral Dikabarkan Jual Produk Tak Sehat, Ini Penjelasan Lengkap Nestle

Berita terkait

Airlangga Klaim Amerika Dukung Penundaan UU Anti Deforestasi Uni Eropa

1 hari lalu

Airlangga Klaim Amerika Dukung Penundaan UU Anti Deforestasi Uni Eropa

Amerika Serikat diklaim mendukung penundaan kebijakan UU Anti Deforestasi Uni Eropa yang dianggap merugikan sawit Indonesia.

Baca Selengkapnya

Respons Internal Partai Golkar Soal Peluang Jokowi dan Gibran Bergabung

2 hari lalu

Respons Internal Partai Golkar Soal Peluang Jokowi dan Gibran Bergabung

Airlangga menuturkan Partai Golkar terbuka bagi kader terbaik bangsa.

Baca Selengkapnya

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

2 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

3 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

3 hari lalu

Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

Pemerintah RI membahas langkah strategis mengurangi emisi karbon sektor industri di ajang pameran global Hannover Messe 2024 Jerman.

Baca Selengkapnya

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

4 hari lalu

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

Rencana pemerintah memberlakukan penarikan iuran pariwisata di tiket pesawat dinilai berpotensi melanggar undang-undang.

Baca Selengkapnya

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

4 hari lalu

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra menyatakan tidak setuju terhadap rencana penerapan iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Airlangga Bertemu Menlu Singapura, Bahas Kerja Sama Energi Hijau hingga Data Center di IKN

4 hari lalu

Airlangga Bertemu Menlu Singapura, Bahas Kerja Sama Energi Hijau hingga Data Center di IKN

Airlangga Hartarto optimistis hubungan ekonomi kedua negara terus terjalin kuat.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Putusan MK Tak Pengaruhi Rupiah, Indofarma Masih Tunggak Gaji Karyawan

5 hari lalu

Terkini Bisnis: Putusan MK Tak Pengaruhi Rupiah, Indofarma Masih Tunggak Gaji Karyawan

Ekonom menyebut putusan MK terkait sidang sengketa Pilpres tak banyak mempengaruhi nilai tukar rupiah.

Baca Selengkapnya