TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Suryani Motik mewanti-wanti agar musyawarah nasional atau munas beragendakan pemilihan ketua umum Kadin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berorganisasi yang baik. Ia tak ingin munas Kadin menjadi preseden buruk pada masa mendatang.

“Ini persoalan cara pemilihan, cara berorganisasi yang harus ditegakkan. (Pemilihan ketua umum Kadin) tidak boleh jadi preseden yang buruk. Di rapat saya bilang begitu,” ujar Suryani Motik saat ditemui Tempo di kawasan Senopati, Jakarta Pusat, Kamis malam, 10 Juni 2021.

Suryani mengakui dinamika pemilihan ketua umum Kadin periode 2021-2026 lebih besar ketimbang munas-munas sebelumnya. Ia tak menampik gejolak ini berkaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024.

Kadin sebagai organisasi besar, kata Suryani, memiliki anggota dan pengikut dalam jumlah banyak. Walau Kadin diklaim tak berorientasi politik, keberadaannya sebagai mitra pemerintah akan memberikan pengaruh dalam bursa pilpres.

Meski begitu, Suryani melanjutkan, calon yang menang maupun kalah dalam pemilihan ketua umum Kadin akan tetap menjadi mitra baik bagi presiden maupun menteri-menterinya di masa mendatang.

“Jangan melihat kalau misalnya satu yang menang, hanya dia yang jadi partner pemerintah. Kita bicara kepentingan ekonomi nasional secara keseluruhan,” ujar Suryani.
<!--more-->
Dua kandidat calon Ketua Umum Kadin akan berlaga dalam munas akhir Juni nanti. Kedua calon itu adalah Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid. Masing-masing mengklaim telah mengantongi suara mayoritas menjelang pemilihan ketua umum.

Dalam mekanisme pemilihannya, suara untuk kandidat akan dihimpun dari Kadin daerah dan asosiasi. Tiap-tiap Kadin daerah memiliki hak tiga suara. Dengan demikian, dari 34 provinsi, total suara untuk Kadin daerah berjumlah 102.

Sedangkan 120 asosiasi terdaftar sebagai mitra Kadin akan diberikan hak suara sebanyak 30. Setelah diakumulasi, total pemilih Kadin daerah dan asosiasi berjumlah 132 suara.

Rencana pelaksanaan munas Kadin untuk memilih ketua umum periode 2021-2026 sejak awal penuh gejolak. Semula, Munas Kadin akan dilaksanakan pada 2-3 Juni di Hotel The Westin Resort, Nusa Dua, Bali. Namun rencana tersebut berubah total karena disebut-sebut ada intervensi dari pemerintah.

Dalam rapat besar Kadin pada Selasa, 25 Mei lalu, Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan bahwa pemerintah menginginkan lokasi pelaksanaan Munas Kadin dipindah dari Bali ke Kota Kendari. Alasannya, pemerintah khawatir pelaksanaan Kadin akan menyebabkan lonjakan kasus Covid-19.

Sebab, Bali sedang mempersiapkan diri untuk menjadi destinasi pertama di Indonesia yang akan membuka pintu gerbang bagi wisatawan asing dengan konsep travel corridor arrangement atau TCA. Bentuk campur tangan pemerintah pun tak sekadar mengubah lokasi munas, tapi juga waktu pelaksanaannya.
<!--more-->
Menurut Rosan, pemerintah meminta Munas Kadin diundur sampai 30 Juni 2021. “Iya betul (pertimbangannya karena Covid-19),” ujar Rosan.

Keputusan tersebut menuai protes dari sejumlah anggota rapat. Dua sumber Tempo di Kadin yang mengetahui kisruh penentuan waktu dan tempat musyawarah mengatakan sebagian panitia dan peserta munas menolak perubahan rencana ini.

Peserta munas juga was-was terhadap adanya potensi ricuh di lokasi acara bila menilik preseden pada masa lalu. Sejumlah acara di Kendari disebut-sebut berakhir ribut, seperti Munas PAN dan Pramuka. Bahkan, salah satu sumber menyebutkan ada potensi munas luar biasa atau munaslub bila Munas Kadin tetap dilaksanakan di Kendari.

Sedangkan sebagian lainnya keberatan bila munas Kadin tetap dilaksanakan di Bali. Alasannya adalah netralitas lokasi.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca juga: Gejolak Pemilihan Ketua Umum Kadin, Yogyakarta Ajukan Diri Jadi Tuan Rumah Munas