TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sedang membahas revisi perjanjian obligasi wajib konversi (OWK) yang berisi skema pemberian dana talangan untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Kabar itu dibenarkan oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra.

“Apa saja lagi dibahas untuk sekarang ini,” ujar Irfan saat ditemui Tempo di kantornya, kompleks Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Sabtu, 4 Juni 2021.

Irfan mengatakan perseroannya belum terlibat dalam pembahasan yang dilakukan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Namun ia rutin menggelar video conference dengan pemerintah untuk membahas berbagai opsi penyelamatan emiten yang merugi hingga US$ 100 juta per bulan itu.

Pada November 2020, Garuda telah menandatangani perjanjian bersama PT Sarana Multi Infrastruktur selaku pelaksana investasi dari Kementerian KeuAngan untuk pemberian dana talangan senilai Rp 8,5 triliun. Pada awal 2021, SMI telah mencairkan dana sebesar Rp 1 triliun kepada Garuda.

Irfan mengatakan uang itu digunakan untuk membayar avtur kepada PT Pertamina (Persero) serta biaya kebandaraaan kepada PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) untuk operasional yang tengah berjalan. Manajemen memastikan tidak memakai dana tersebut untuk membayar utang. Musababnya berdasarkan perjanjian OWK, dana talangan ini harus dipakai untuk operasional perusahaan.

Setelah dana OWK tahap pertama habis, kinerja perseroan tak kunjung membaik. Neraca kas perusahaan tidak berjalan karena beban yang dikeluarkan tak sebanding dengan pendapatan.

<!--more-->

Seperti paparan Kementerian BUMN di DPR Kamis lalu, 3 Juni, Garuda harus mengeluarkan biaya US$ 150 juta setiap bulan, padahal pendapatannya hanya US$ 50 juta. Utang Garuda, termasuk kepada lessor untuk sewa pesawat, membengkak sampai Rp 70 triliun.

Saat perusahaan membutuhkan suntikan untuk meringankan beban operasinya, dana talangan tahap kedua belum juga cair. Pencairan itu terganjal oleh key performance indicator atau KPI yang tidak dapat dipenuhi perseroan sepanjang kuartal I 2021. Dalam perjanjian OWK, pencairan dana talangan seharusnya diikuti dengan perbaikan kinerja perusahaan.

Irfan mengatakan target itu sulit dipenuhi karena pada awal tahun, kinerja Garuda terpengaruh oleh menurunnya jumlah penumpang karena berbagai kondisi. “Januari tanpa kami perkirakan, (kinerja perusahaan) jeblok habis. Itu karena ada aturan baru tentang (Swab) Antigen, PSBB diperketat, dan memang low season, ditambah larangan mudik,” kata Irfan. .

Padahal, Garuda telah mematok perbaikan kinerja mencapai 50 persen dari total pencapaian perseroan setahun penuh pada 2019. Sedangkan KPI dalam perjanjuan OWK pun masih mengacu pada kondisi akhir 2020, yang saat itu pemerintah dan Garuda optimistis kondisi maskapai penerbangan pelat merah bisa membaik karena sudah ada tren peningkatan jumlah penumpang.

Irfan mengatakan dana talangan untuk Garuda akan sangat membantu seumpama dapat direalisasikan. Tapi membantu kan bisa banyak cara, dengan MCB (OWK) lah, atau dengan mekanisme apa pun,” tutur Irfan.

Baca: Wawancara Eksklusif Bos Garuda Indonesia: Saat Berdiri Bahkan Kami Sholawat