TEMPO.CO, Jakarta - PT Garuda Indonesia (persero) Tbk tengah dirundung masalah, seperti beban utang Rp 70 triliun dan soal sejumlah karyawan diminta pensiun lebih cepat. Situasi ini pun telah membuat sejumlah pihak akhirnya bersuara di publik, mulai dari Kementerian BUMN hingga komisaris.

Tempo merangkum sejumlah pernyataan dari beberapa pihak ini, dalam beberapa hari terakhir. Berikut di antaranya:

1. Arya Sinulingga

Staf Khusus Kementerian BUMN Bidang Komunikasi, Arya Sinulingga, mengungkapkan jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Garuda Indonesia adalah dengan restrukturisasi utang. “Hanya itu jalannya,” ujar Arya saat dihubungi pada Kamis, 27 Mei 2021.

Arya mengatakan Garuda sedang melakukan renegosiasi dengan pihak lessor. Renegosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan baru. “Proses terus,” ujar Arya.

2. Yenny Wahid

Selain itu, upaya lain yang dilakukan perusahaan yaitu pengurangan jumlah armada pesawat hingga 50 persen. Bila saat ini Garuda memiliki 142 pesawat, ke depan perusahaan kemungkinan hanya mengoperasikan 70 unit.

“Kami tentunya memilih kalau bisa pesawat yang tidak dipakai untuk dikembalikan. Nah ini yang sedang alot dinegosiasikan dengan lessor-nya,” ujar Komisaris Independen Garuda Indonesia Yenny Wahid saat dihubungi Tempo, Kamis, 27 Mei 2021.

Dua hari kemudian, Yenny menyinggung masalah warisan di Garuda sangat besar lewat akun Twitter resmi yang sudah centang biru @yennywahid pada Sabtu, 29 Mei 2021. Mulai dari kasus korupsi sampai biaya yang tidak efisien.

Saat ini, kata dia, kasus terkait korupsi ini sedang berjalan dan sudah ditangani penegak hukum. Akan tetapi, Yenny menyebut efeknya dirasakan sampai sekarang karena menyangkut kontrak jangka panjang yang direnegosiasikan ulang.<!--more-->

3. Alvin Lie

Sementara itu, pengamat penerbangan, Alvin Lie, menilai keinginan Garuda Indonesia untuk mengembalikan sejumlah pesawat yang tak terpakai ke pihak lessor bisa berisiko memperburuk hubungan kedua entitas di masa depan. Alvin menyarankan Garuda melakukan pendekatan dengan lessor untuk merestrukturisasi utang-utangnya.

“Perlu ditempuh cara-cara pendekatan yang lebih baik, bukan langsung menarik kembali pesawat. Itu kurang tepat, hubungan antara lessor dan maskapai, kita harus pertimbangkan tidak untuk hari ini, tapi juga sejarah kerja samanya,” ujar Alvin saat dihubungi Tempo pada Jumat, 28 Mei 2021.

Alvin mengatakan, sebagai maskapai nasional, Garuda Indonesia harus membawa nama baik negara. Di samping itu, etika dalam berbisnis juga harus mengedepankan empati terhadap mitra.

4. Peter F. Gontha

Pada 2 Juli 2021, giliran Komisaris Garuda Peter F. Gontha yang blak-blakan soal kondisi perusahaan. Ia menyebut emiten berkode GIAA ini tambah lama tambah kritis.

“Mengingat keadaan keuangan Garuda yang tambah lama tambah kritis, kami sebagai anggota dewan komisaris sangat mengetahui penyebab-penyebab kejadian ini,” kata Peter dalam surat terbukanya kepada Dewan Komisaris Garuda Indonesia tertarikh Rabu, 2 Juli 2021.

Peter mengizinkan Tempo mengutip tulisannya. Bahkan, ia menyebut persoalan yang dialami Garuda bukan persoalan biasa. “Ini masalah yang sangat serius,” ujar Peter saat dihubungi melalui pesan pendek.

Menurut Peter, ada beberapa penyebab yang membuat maskapai pelat merah itu terus mengalami kesulitan likuiditas. Mulai dari tidak adanya penghematan biaya operasional, tidak ada informasi mengenai cara perusahaan melakukan negosiasi dengan lessor, hingga keputusan penyelamatan Garuda oleh Kementerian BUMN dilakukan tanpa koordinasi dewan komisaris.<!--more-->

5. Erick Thohir

Di hari yang sama, giliran Menteri BUMN Erick Thohir yang bersuara. Ia meminta jumlah komisaris Garuda dipangkas dengan alasan efisiensi. Lalu, Ia meminta Garuda melakukan terobosan dan perbaikan.

"Saya sudah pernah bilang, pemimpin yang zalim adalah pemimpin yang mendiamkan. Pemimpin yang buruk adalah pemimpin yang tidak melakukan apa-apa, berdiam diri. Pemimpin kedua terbaik yang melakukan keputusan kalau salah dikoreksi," ujar Erick dalam konferensi pers, Rabu, 2 Juni 2021.

Selain itu, Erick mengatakan Garuda Indonesia dan anak usahanya, Citilink, harus berfokus pada pasar domestik dan bukan pasar internasional. Pasalnya, dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan, masyarakat hanya memiliki dua pilihan dalam berpindah antar pulau, yaitu pesawat dan kapal.

"Sejak November-Januari sebelum covid, kami sudah bilang ke direksi Garuda fokus domestik. Kita bukan bisnis gaya-gayaan, mau terbang ke luar negeri gaya, tapi domestik," ujar Erick.

6. Evita Nursanty

Terakhir, ada Anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP, Evita Nursanty, yang mengkritik manajemen Garuda Indonesia dalam rapat kerja Komisi VI bersama Kementerian BUMN di DPR, Jakarta, Kamis, 3 Juni 2021. Dalam beberapa tahun ini, Ia menilai tidak tampak ada terobosan di perusahaan.

Persoalan ini membuat maskapai terus mengalami masalah keuangan. Akibatnya, Garuda kalah dengan perusahaan penerbangan swasta.

“Sekarang terobosan apa yang sudah dibuat manajemen Garuda? Saya lihat enggak ada. Sekarang pangsa pasar dikuasai Lion Air Group. Jam terbang Garuda pun tidak convenient,” ujar Evita.

Baca Juga: Garuda Terancam Bangkrut, DPR Bakal Panggil Direksi dan Erick Thohir