TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan pihaknya tengah mempersiapkan desain dan sejumlah kajian tentang ibu kota negara (IKN). Hal ini dilakukan sembari menunggu pengesahan Undang-Undang IKN oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.

"Tentang IKN, memang kami sedang mempersiapkan desain dan kajian atau software, tetapi tetap menunggu pengesahan undang-undangnya dan Bapak Presiden Joko Widodo yang akan mengumumkannya," kata Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Rabu, 2 Juni 2021.

Basuki menyebutkan anggaran untuk proyek IKN tersebut memang belum ada. Bahkan, dalam pagu indikatif tahun anggaran 2022 ini terdapat catatan belum termasuk IKN, food estate, dan kawasan industri terpadu.

Tiga hal itu, menurut dia, yang jadi catatan dalam Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. "Jadi, terkait IKN-nya kami sedang menyiapkan untuk groundbreaking, istana, jalan dan air serta drainase, tapi itu sedang kami siapkan software atau desain dan kajian-kajian mengenai IKN, tetapi tetap menunggu pengesahan Undang-Undang IKN dari DPR RI," tuturnya.

<!--more-->

Soal rencana ibu kota baru tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir pernah menyinggungnya dalam kanal YouTube Deddy Corbuzier Podcast, baru-baru ini. Erick berkomentar soal rencana ibu kota baru dan dikaitkan dengan penambahan penduduk Indonesia yang terus terjadi.

Saat itu, ia mengatakan ada dua teori terkait upaya untuk mengatasi pertambahan jumlah penduduk tersebut yang dilakukan oleh dua negara berbeda. Pertama, Amerika Serikat, bagaimana kota-kota kecil dan desa-desa di negara itu ditumbuhkan ekonominya. Kampus Columbia University, misalnya, berdiri di sebuah desa atau kota kecil, bukan di kota besar.

Sementara, Cina memiliki cara lain yaitu membangun kota-kota baru di negaranya. Lalu apakah Indonesia harus seperti Cina yang gencar membangun semua ibu kota baru dan kota-kota baru, padahal anggaran negara ini belum tentu kuat untuk membiayainya.

Oleh karena itu, Erick Thohir menyebutkan bahwa pilihannya tentu Indonesia harus menumbuhkan sebuah ibu kota baru. Di saat yang sama, tetap harus ada titik-titik pertumbuhan di desa-desa dan kota-kota kecil di wilayah lainnya yang ikut ditumbuhkan juga supaya terjadi keseimbangan.

BISNIS

Baca: Sri Mulyani Sebut Program Pemindahan Ibu Kota Masuk ke Kebijakan Fiskal 2022