Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri BUMN Erick Thohir melakukan dialog dengan tokoh masyarakat dan adat Kalimantan Timur terkait pembangunan ibu kota baru di De Bandar Resto, Balikpapan, 17 Desember 2019. Tempo/Friski Riana
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir angkat bicara mengenai rencana Ibu Kota Baru dikaitkan dengan penambahan penduduk Indonesia yang terus terjadi.
"Saya salut kepada bapak Presiden Joko Widodo mengenai Ibu Kota Baru, Kenapa? Penambahan jumlah penduduk Indonesia sangat cepat. 50 juta penambahan penduduk di Indonesia mau ke mana? Mau ke Jakarta lagi? Mau ke Bandung lagi atau kota besar lainnya? Tidak bisa!" ujar Erick Thohir seperti dikutip dalam wawancara di sosial media di Jakarta, Selasa, 1 Juni 2021.
Erick mengatakan, ada dua teori terkait upaya untuk mengatasi pertambahan jumlah penduduk tersebut yang dilakukan oleh dua negara berbeda.
Pertama, Amerika Serikat, bagaimana kota-kota kecil dan desa-desa di negara itu ditumbuhkan ekonominya. Kampus Columbia University sendiri berdiri di sebuah desa atau kota kecil, bukan di kota besar.
Sementara, Cina memiliki cara lain yaitu membangun kota-kota baru di negaranya.
Menurut Erick, kedua cara ini adalah pilihan.
Lalu apakah Indonesia harus seperti Cina yang gencar membangun semua ibu kota baru dan kota-kota baru? Indonesia belum tentu kuat dalam hal anggarannya.
"Jadi pilihannya, tentu kita harus menumbuhkan sebuah ibu kota baru, tetapi titik-titik pertumbuhan di desa-desa dan kota-kota kecil di wilayah lainnya harus ikut ditumbuhkan juga supaya terjadi keseimbangan. Jadi keseimbangan itu penting," kata Erick Thohir.
Ia juga menambahkan, saat ini rakyat Indonesia bertanya kepada generasi mudanya, sebagian besar dari mereka belum tentu mau tinggal di Jakarta. Umumnya, hanya mau tinggal di Jakarta kalau ada peluang.
Terkait dengan transportasi kendaraan di kota-kota besar, Erick juga memberikan contoh lainnya bahwa kota London sendiri sudah memutuskan bahwa kendaraan publik itu harus kendaraan listrik pada 2027.
Kemungkinan nantinya akan ada negara besar di mana mobilnya sudah nirkemudi atau autonomous, tidak pakai supir.
"Namun apakah karena hal itu kita langsung menyerah dan memilih tetap menggunakan kendaraan bensin, padahal ketersediaan bensin akan menurun ke depannya. Perubahan ini harus terjadi," ujar Erick Thohir.
