PLTS Terhambat, Industri Sebut Karena Syarat Komponen Lokal 40 Persen

Reporter

Francisca Christy Rosana

Editor

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

Selasa, 1 Juni 2021 14:09 WIB

Direktur Institute for Essential Service Reform, Fabby Tumiwa (kemeja kotak-kotak biru), Ketua Dewan Pakar Asosiasi Surya Energi Indonesia (AESI), Nur Pamudji (kemeja putih) dan Ketua Umum AESI, Andhika Prastawa (kemeja hitam) saat mengelar diskusi mengenai pemanfaatan energi surya di Indonesia, Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Ahad, 1 Juli 2018. TEMPO/Dias Prasongko

Fabby lalu mencontohkan India yang sempat menghadapi masalah serupa. Pada 2008, India masih kesulitan mendatangkan komponen atau bahan baku PLTS. Pemerintah setempat pun memungkinkan proyek-proyek PLTS setempat mendatangkan komponen dari luar negeri.

“Setelah demand besar, pemerintah baru memberikan ketentuan untuk semua proyek,” ujar Fabby.

Pemerintah mengejar target bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen hingga 2025. Target bauran ini didorong salah satunya melalui pembangunan PLTS atap untuk kebutuhan rumah tangga.

Fabby menjelaskan, dilihat dari potensi pasarnya, saat ini kapasitas energi bisa didorong mencapai 1-1,5 gigawatt per tahun untuk PLTS atap. Seandainya dihitung dengan PLTS yang dikembangkan PLN, ia memprediksi potensi kapasitas energi surya sampai 2025 bisa menyentuh 10 gigawatt per tahun.

“Setelah pasar terbentuk, kami yakin industri untuk komponen, seperti modul surya bisa tumbuh di Indonesia dan akan dikerjakan UMKM, seperti pembuatan frame. Jadi, industri PLTS juga akan meningkat 3-5 tahun,” ujarnya.

Baca: Pemerintah Bakal Setop Operasi Sebagian PLTU Mulai 2025

PLTSTKDNKomponen LokalPLNListrikPembangkit ListrikImpor

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

18 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

1 hari lalu

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

Pemerintah telah tiga kali merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor barang. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan ini....

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

1 hari lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

1 hari lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

1 hari lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Jelaskan soal Tudingan Intimidasi dengan Menyebut Anak Hakim Tinggi

1 hari lalu

Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Jelaskan soal Tudingan Intimidasi dengan Menyebut Anak Hakim Tinggi

Istri eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean membantah apabila dia pernah mengintimidasi Wijanto Tirtasana, bekas kongsi bisnisnya.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

1 hari lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

1 hari lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

2 hari lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi