Dikritik Soal Work from Bali, Luhut: Kadang Saya Enggak Ngerti Ekonom-ekonom Itu

Senin, 31 Mei 2021 18:19 WIB

Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan terpilih sebagai Ketua Umum PB Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) 2021-2025. REUTERS/Darren Whiteside

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan heran dengan sejumlah ekonom yang mengkritik program Work from Bali (WFB) atau kerja dari Bali. Sebab, program itu bertujuan menolong perekonomian Bali yang terkontraksi 9,8 persen.

"Kadang saya enggak ngerti, ekonom-ekonom itu ya," kata Luhut saat ditemui usai acara Yayasan Del 20th di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Senin, 31 Maret 2021.

Menurut Luhut, program ini juga merupakan salah satu jenis stimulus yang diberikan pemerintah. "Bansos (bantuan sosial) juga lah, dalam bentuk lain, sehingga hotelnya bisa jalan, orang jadi kerja," kata dia.

Sebelumnya, rencana Work from Bali ini disampaikan Luhut pertama kali pada 18 Mei 2921. Lewat program ini, beberapa PNS dari tujuh kementerian di bahwa nauangan Luhut akan ikut WFB. Sebanyak 16 hotel pun disiapkan untuk menampung para PNS di di kawasan The Nusa Dua, Bali.

Tapi, program ini dikritik Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudistira. “Ini bukan kebijakan yang pas. Pemerintah masih kesulitan untuk mengatur defisit APBN yang lebar, sehingga perjalanan dinas selayaknya dipangkas,” ujar Bhima dalam pesan tertulis kepada Tempo, Jumat, 21 Mei 2021.

Adapun Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menilai program PNS Work from Bali harus dijelaskan kepada publik secara terang benderang. Tujuannya untuk memastikan anggaran negara yang digunakan dalam program ini bisa dikelola secara akuntabel.
<!--more-->
"Harus dibuka, berapa banyak PNS yang ke sana, anggaran yang digunakan, fasilitas apa saja yang diberikan," kata Roy saat dihubungi di Jakarta, Minggu, 23 Mei 2021.

Selain itu, kata Roy, pemerintah harus menjelaskan target dari program ini sampai kapan. Termasuk, apakah program ini hanya akan dilakukan di Bali saja, atau bisa ke daerah lainnya juga.

Meski demikian, program terus berjalan. Bahkan tak hanya tujuh kementerian yang ikut. Luhut menyebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hari ini juga sudah bekerja dari Bali.

Menurut Luhut, Bali dipilih jadi destinasi WFB karena memang kondisi perekonomian di sana yang paling terdampak Covid-19. Tapi di sisi lain, kasus Covid-19 di Bali juga sudah menurun.

Tingginya tingkat vaksinasi Covid-19 di Bali dinilai berpengaruh terhadap penurunan jumlah kasus ini. Sebab, kata Luhut, jumlah masyarakat yang divaksin di Bali sudah lebih dari 1 juta.

Luhut menargetkan angkanya bisa mencapai 2 juta orang pada akhir Juli 2021 untuk mencapai herd immunity. "Kita harus optimis," kata dia.

FAJAR PEBRIANTO

Baca juga: Soal Work from Bali, Luhut: Sekarang Airlangga Hartarto Lagi Kerja di Sana

Berita terkait

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

18 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

Zulhas mengatakan ada 40 pabrik yang memproduksi baja ilegal atau tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

2 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

2 hari lalu

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

2 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

2 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Pro Kontra Rencana Pemerintah Buka Lahan Sejuta Hektar di Kalimantan untuk Padi Cina

2 hari lalu

Pro Kontra Rencana Pemerintah Buka Lahan Sejuta Hektar di Kalimantan untuk Padi Cina

Rencana pemerintah membuka lahan sejuta hektar di Kalimantan Tengah untuk proyek penanaman padi Cina dinilai tidak perlu.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

2 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya