Terkini Bisnis: Batalkan Biaya Cek Saldo di ATM Link, Cuitan Faisal Basri

Reporter

Tempo.co

Jumat, 28 Mei 2021 12:02 WIB

Warga melakukan transaksi di ATM Link di Jakarta, Ahad, 23 Mei 2021. Untuk tarik tunai akan dikenakan biaya Rp 5.000 dan untuk cek saldo Rp 2.500. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat pagi hingga siang, 28 Mei 2021 dimulai dengan permintaan Komunitas Konsumen Indonesia agar Menteri BUMN Erick Thohir memerintahkan Bank Himbara untuk membatalkan rencana pengenaan biaya cek saldo dan tarik tunai di ATM Link.

Kemudian informasi bahwa Badan Intelijen Negara atau BIN menampik adanya intervensi BIN dalam Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Munas Kadin.

Serta berita tentang Faisal Basri yang mengingatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tentang banyaknya program dan proyek pembangunan yang tidak jelas, seperti membangun pelabuhan tanpa akses jalan maupun membangun waduk tanpa jaringan irigasi. Berikut ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Erick Thohir Diminta Batalkan Rencana Pungutan Biaya di ATM Link

Komunitas Konsumen Indonesia meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir agar memerintahkan Bank Himbara, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, agar membatalkan rencana pengenaan biaya cek saldo dan tarik tunai pada ATM Link. Permohonan itu disampaikan melalui surat yang dikirim kepada Erick.

Advertising
Advertising

"Menteri BUMN sangat relevan membatalkan rencana pengenaan tarif untuk cek saldo dan pengambilan tunai di ATM Link pada 1 Juni 2021 karena sewaktu peluncuran perdana ATM Linkpun tahun 2015 dilakukan oleh Menteri BUMN," kata Ketua KKI David Tobing dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 Mei 2021.

David mengingatkan bahwa gabungan ATM ini pada awalnya dibentuk untuk memberikan efisiensi. Pengelolaan ATM secara bersama pada satu perusahaan switching oleh BUMN perbankan bakal membuat penghematan biaya operasional bagi pihak perbankan dan penghematan biaya transaksi bagi masyarakat pengguna ATM.

Kemudian, ATM Link dikenalkan pada Desember 2015 di Blok B Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat, oleh Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno. Karena itu, ia merasa Menteri BUMN saat ini juga bisa membatalkan rencana pengenaan tarif ini.

David juga mengingatkan bahwa penerapan tarif ini adalah langkah yang tidak populis di saat masyarakat sedang susah menghadapi pandemi Covid 19 dan sudah banyak yang menentang rencana ini.

Baca berita selengkapnya di sini.

Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

2 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

4 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

15 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

15 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

17 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

20 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

21 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya