TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2021 adalah 7 persen. Angka tersebut melompat tinggi bila melihat pertumbuhan ekonomi kuartal I yang minus 0,74 persen.

Karena itu, ia mengatakan angka tersebut bukanlah target yang mudah untuk diraih. "Tapi saya meyakini insyaAllah kalau semua bekerja keras, belanja segera dikeluarkan realisasinya, angka itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diraih," ujar dia dalam siaran langsung, Kamis, 27 Mei 2021.

Jokowi menyebut angka 7 persen itu perlu dicapai untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 4,5-5,5 persen. Apabila pertumbuhan ekonomi 7 persen pada kuartal II 2021 tidak tercapai, ia memperkirakan target pertumbuhan ekonomi tahun ini pun tidak tercapai.

"Walau kita tahu ada ketidakpastian ekonomi global dan ketidakpastian karena pandemi, tapi kita semua harus berusaha," tutur Jokowi. Karena itu, ia mengatakan orkestrasi dalam mengejar target tersebut harus terkelola dengan baik.

Jokowi menegaskan tahun 2021 adalah tahun pemulihan ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah sudah menyiapkan dana pemulihan ekonomi hampir Rp 700 triliun yang harus direalisasikan secara cepat dan tepat sasaran. Dengan demikian, ekonomi bisa bangkit kembali.

"Saya menegaskan akuntabilitas, efektifitas, efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting. Tapi lebih dari itu saya ingin menekankan hal yang perlu perhatian BPKP dan seluruh jajaran APIP, aparat pengawas intern pemerintah," kata Jokowi.

Jokowi pun meminta BPKP terus mengawal belanja pemerintah. Pasalnya, ia mengatakan realisasi belanja pemerintah masih rendah.

"Sekitar kurang lebih 15 persen untuk APBN, dan 7 persen untuk APBD, masih rendah," ujar dia. Tak hanya itu, serapan belanja pemulihan ekonomi nasional juga masih rendah, yaitu baru 24,6 persen.

Karena itu, ia mengatakan pengawasan diperlukan untuk menjamin tercapainya tujuan belanja pemerintah. "Sekali lagi kecepatan tapi juga ketepatan sasaran. Kecepatan dalam pengadaan barang dan jasa juga masih lambat, ini yang saya minta tadi dikawal."

Jokowi juga mengatakan bahwa realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian dan lembaga baru sekitar 10,98 persen pada kuartal I 2021. Pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah daerah juga masih kurang dari 5 persen. Karena itu, ia mengatakan hal tersebut harus terus diikuti, dikawal, dan dibantu.

Baca Juga: Moeldoko Bantah Abaikan Perintah Jokowi Soal TWK Pegawai KPK