TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan program vaksinasi Gotong Royong adalah program yang harus dilakukan sebagai bangsa yang menganut asas gotong royong.

"Kalau negara saja yang dikasih tanggung jawab, saya pikir akan menjadi beban yang lebih berat," ujar Bahlil dalam siaran langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 18 Mei 2021.

Ia mengatakan kalau tanggung jawab vaksinasi diambil bersama-sama dengan masyarakat, khususnya dunia usaha, maka hasilnya diharapkan akan lebih baik. Bahlil pun berharap bergulirnya program vaksinasi mandiri ini akan mendukung program vaksinasi nasional.

"Kalau ini terjadi terus, maka target vaksinasi untuk mencapai maksimal bisa terwujud dan kita bisa mengembalikan kepercayaan publik dan opini global terhadap bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia," tutur Bahlil.

Dengan vaksinasi ini pun, Bahlil berharap para investor dan pelaku usaha bisa lebih percaya diri lagi untuk melakukan perencanaan yang matang dan realisasi investasi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

"Karena ending investasi adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan negara, karena itu tanggung jawab kita semua," ujar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini.

Pada hari ini, Selasa, 18 Mei 2021, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan mengunjungi Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam rangka kunjungan kerja. Bersama rombongan terbatas, Kepala Negara berangkat dengan menempuh perjalanan darat dari Istana Kepresidenan Bogor pada pukul 08.00 WIB.

Lokasi pertama yang akan dikunjungi Presiden di kawasan industri tersebut ialah pabrik PT Unilever Indonesia yang menjadi salah satu perusahaan peserta program Vaksinasi Gotong Royong untuk Pekerja yang digelar perdana. Di sana, Jokowi meninjau jalannya program vaksinasi yang dilakukan secara serentak untuk pekerja dari belasan perusahaan yang tersebar di berbagai lokasi di Jabodetabek melalui konferensi video.

Baca: Harga Vaksin Gotong Royong Rp 879.140, Pemerintah Pastikan Tak Akan Evaluasi