Dugaan Investasi Bodong 212 Mart Samarinda, Siapa di Belakangnya?

Kamis, 6 Mei 2021 11:45 WIB

Logo 212 Mart. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Usaha minimarket bernama 212 Mart di di Jalan Abdul Wahab Sjahranie Nomor 20, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, terseret kasus investasi bodong dengan taksiran kerugian Rp 2 miliar lebih. Kasus ini pun mencuat setelah empat orang pengurus 212 Mart tersebut dilaporkan ke Polres Samarinda oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Lentera Borneo.

Saat ini, ada dua versi pernyataan soal pengelola organisasi di balik bisnis ini. Pertama, Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi menyebut 212 Mart ini bukan dikelola koperasi, tapi PT Kelontong Mulia Bersama. Informasi ini diterima oleh Ahmad dari Dinas Koperasi Kota Samarinda.

"Saya kaget pas dapat kabar, ternyata itu bukan koperasi, tapi PT," kata Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 5 Mei 2021.

Menurut dia, perusahaan inilah yang menghimpun dana investasi, dan berujung pada laporan polisi. Pernyataan ini pun disampaikan Ahmad karena awalnya beredar kabar kalau 212 Mart di Samarinda ini dikelola oleh entitas koperasi.

Versi kedua, Direktur Eksekutif Koperasi Syariah 212 Mela Trestia menyebut 212 Mart yang terjerat kasus ini dikelola oleh Koperasi Syariah Sahabat Muslim Samarinda (KSSMS). KSSMS membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Koperasi Syariah 212 untuk menggunakan merek dagang 212 Mart dengan syarat dan ketentuan.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Kontroversi Larangan Warung Madura Buka 24 Jam, Ini Awal Kasusnya

15 jam lalu

Kontroversi Larangan Warung Madura Buka 24 Jam, Ini Awal Kasusnya

Begini awal kasus munculnya larangan terhadap warung Madura untuk buka 24 jam.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Jamin Warung Madura Bisa Buka 24 Jam

2 hari lalu

Pemerintah Jamin Warung Madura Bisa Buka 24 Jam

Kementerian Koperasi dan UKM menegaskan tidak pernah melarang warung-warung kelontong kecil atau biasa disebut warung madura berjualan selama 24 jam.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

2 hari lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya

Kemenkop dan UKM Tegaskan Tak Larang Warung Madura Buka 24 Jam

4 hari lalu

Kemenkop dan UKM Tegaskan Tak Larang Warung Madura Buka 24 Jam

Kemenkop UKM mengklarifikasi isu larangan warung Madura beroperasi 24 jam. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

LPDB-KUMKM jadi Mitra Terbaik Koperasi Jasa KORPRI Kota Ternate

7 hari lalu

LPDB-KUMKM jadi Mitra Terbaik Koperasi Jasa KORPRI Kota Ternate

LPDB-KUMKM merupakan mitra terbaik bagi koperasi dan UMKM Kota Ternate

Baca Selengkapnya

LPDB-KUMKM Dorong Koperasi Sektor Produktif Akses Dana Bergulir

8 hari lalu

LPDB-KUMKM Dorong Koperasi Sektor Produktif Akses Dana Bergulir

LPDB-KUMKM melakukan penjajakan dengan industri gula nasional.

Baca Selengkapnya

LPEI dan Diaspora Indonesia Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

10 hari lalu

LPEI dan Diaspora Indonesia Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

Kolaborasi LPIE dengan institusi pemerintahan membawa mitra binaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) LPEI untuk pertama kalinya menembus pasar ekspor ke Kanada.

Baca Selengkapnya

Menteri Teten: RUU Perkoperasian untuk Penguatan Kelembagaan

31 hari lalu

Menteri Teten: RUU Perkoperasian untuk Penguatan Kelembagaan

Menteri Teten mengatakan bahwa RUU Perkoperasian untuk penguatan kelembagaan.

Baca Selengkapnya

Kemenkop UKM Bakal Susun Standarisasi Penggunaan Knalpot Motor

38 hari lalu

Kemenkop UKM Bakal Susun Standarisasi Penggunaan Knalpot Motor

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) akan segera menyusun standarisasi penggunaan knalpot aftermarket di Indonesia.

Baca Selengkapnya

MenkopUKM Minta DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian

43 hari lalu

MenkopUKM Minta DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian

Menteri Koperasi dan UKM atau MenKopUKM, Teten Masduki, kembali meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Baca Selengkapnya