TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordiantor Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana pemerintah menerbitkan peraturan presiden tentang nilai ekonomi karbon. Beleid itu akan menjadi pedoman aturan untuk mempercepat capaian target pengendalian emisi karbon.

“Penyelenggaraan nilai ekonomi karbon akan diatur dalam aturan yang menjadi pedoman untuk turunan emisi ERK (efek rumah kaca). Ini akan segera ditetapkan dalam rencana Perpres tentang nilai karbon,” ujar Luhut dalam acara CEO Talks' Webinar: Sustainability Executive Connect, Rabu, 5 Mei 2021.

Menurut Luhut, butuh kerja sama dengan pemangku kepentingan untuk mewujudkan upaya negara menekan emisi gas buang. Apalagi, Indonesia telah menandatangani komitmen Paris Agreement yang akan mengawal reduksi emisi karbon secara efektif demi menekan dampak efek perubahan iklim.

Luhut menjelaskan pemerintah melalukan berbagai upaya seperti melakukan transisi energi dari energi berbasis fosil ke energi baru terbarukan atau EBT. Pemerintah juga mendorong pelaku usaha di sektor pertambangan batu-bara menciptakan inovasi, seperti menciptakan nilai tambah atau dan mengoptimalkan hilirisasi.

“Ada beragam sektor hilirisasi yang saya yakin dapat menciptakan nilai tambah, mulai gasifikasi, pembuatan underground coal, pencairan batu bara, hingga dan briket batu bara,” tutur Luhut.

<!--more-->

Selain itu, pemerintah diklaim terus mendorong kebijakan fiskal dan non-fiskal untuk mendorong transisi energi menjadi lebih bersih. Ia mengimbuhkan, Indonesia saat ini memiliki potensi besar untuk berkontribusi mengurangi emisi gas rumah kaca. Indonesia, tutur Luhut, merupakan negara dengan cadangan karbon terbesar di dunia.

Luhut mengungkapkan cadangan karbon di Tanah Air mencapai 75-80 persen dari total cadangan karbon dunia. Cadangan itu bersumber dari hutan mangrove dengan nilai simpan karbon setara dengan 33 gigaton atau 20 persen dari cadangan dunia.

Selain hutan bakau, Luhut mengatakan cadangan karbon di Indonesia berasal dari lahan gambut tropis dengan nilai simpan karbon sebesar 55 gigaton. Luas lahan itu setara dengan 37 persen cadangan karbon dunia.

Kemudian, Indonesia juga merupakan pemilik rumah bagi hutan hujan tropis terluas yang mencapai 125,9 juta hektare. Luas lahan hujan tropis itu menghasilkan cadangan karbon senilai 25,18 gigaton. “Ini dapat dimanfaatkan untuk carbon trading,” ujar Luhut.

Baca: Luhut: RI Negara Terbesar Pemilik Cadangan Karbon Dunia hingga 80 Persen