Bus Lintas Negara Sepi Penumpang

Reporter

Editor

Jumat, 14 November 2008 13:44 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Layanan bus lintas tiga negara jalur Pontianak-Indonesia-Bandar Seri Begawan (Brunei Darussalam) sepi penumpang. Direktur Usaha Damri Bagus Wisanggeni mengatakan, bus berkapasitas 31 tempat duduk yang mereka operasikan hanya terisi enam hingga tujuh penumpang.

"Padahal dibutuhkan minimal sepuluh penumpang untuk menutupi ongkos pengeluaran," ujar Bagus saat dihubungi Tempo, Jumat (14/11). Jadwal operasi pun terpaksa dipangkas menjadi dua hari sekali.

"Jika peminat bertambah, baru kami jalankan setiap hari," ucapnya. Menurut dia, publikasi yang kurang membuat bus yang baru beroperasi sejak 1 November lalu ini kalah bersaing dengan mobil travel ilegal berupa minibus berkapasitas 12 kursi.

"Banyak yang belum tahu," katanya. Padahal Damri telah menawarkan tarif promosi seharga Rp 480 ribu dari harga awal Rp 550 ribu, atau setara 67 dolar Brunei (1 dolar Brunei kini senilai Rp 8.100). Harga ini jauh lebih murah dari tarif travel ilegal yang bisa mencapai 120 dolar Brunei (Rp 975 ribu).

Ia berharap pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam mampu bekerja sama dalam memberantas travel ilegal. "Ini untuk keamanan dan kenyamanan," katanya.

Selain itu Bagus juga berharap pemerintah tidak membuka jalur penerbangan Pontianak-Bandar Seri Begawan. "Kalau ada pesawat, trayek saya pasti tutup," tutur dia.

Delapan puluh persen penumpang bus berasal dari Indonesia yang bekerja di Brunei. Perjalanan memakan waktu 23 jam dengan jarak tempuh 1300 kilometer, menggunakan bus AC Mercedes Benz buatan 2007.

Vennie Melyani

Berita terkait

Menhub Bahas Penyesuaian Tarif Angkutan Umum dengan Gugus Tugas

16 Juni 2020

Menhub Bahas Penyesuaian Tarif Angkutan Umum dengan Gugus Tugas

Menhub akan membahas penyesuaian tarif angkutan umum dengan Gugus Tugas Covid-19.

Baca Selengkapnya

BPTJ: Akan Ada Lajur Khusus Bus di Tol Cikampek dan Jagorawi

23 Februari 2018

BPTJ: Akan Ada Lajur Khusus Bus di Tol Cikampek dan Jagorawi

BPTJ akan menerapkan lajur khusus untuk angkutan umum bus di jalan tol Bekasi Timur.

Baca Selengkapnya

KAI Batalkan Kenaikan Tarif Kereta Ekonomi

4 Oktober 2017

KAI Batalkan Kenaikan Tarif Kereta Ekonomi

PT KAI tak jadi menaikkan harga tiket kereta bersubsidi, pemerintah yang akan menanggung selisih tarif baru dengan yang lama.

Baca Selengkapnya

Angkutan Umum Masih Terapkan Tarif Lama  

12 April 2016

Angkutan Umum Masih Terapkan Tarif Lama  

Unit Pengelola Teknis Terminal Blok M melakukan razia tarif angkutan umum, ada 35 angkutan umum beragam jenis yang ditilang karena melanggar.

Baca Selengkapnya

Harga BBM Turun, Tarif Angkot Depok Tetap  

31 Maret 2016

Harga BBM Turun, Tarif Angkot Depok Tetap  

Seorang pengguna angkot di Depok, Riska Apriani, berharap agar tarif angkot di Depok, bisa turun.

Baca Selengkapnya

Tarif Angkutan Dipastikan Turun, Metro Mini Masih Sulit  

31 Maret 2016

Tarif Angkutan Dipastikan Turun, Metro Mini Masih Sulit  

Kementerian Perhubungan mempertimbangkan opsi penyesuaian tarif untuk angkutan kota dijadikan semacam kompensasi.

Baca Selengkapnya

Organda NTB dan Pemda Belum Bahas Penurunan Tarif  

31 Maret 2016

Organda NTB dan Pemda Belum Bahas Penurunan Tarif  

Pengusaha angkutan darat mengaku menghadapi kesulitan mahalnya harga suku cadang.

Baca Selengkapnya

Harga BBM Turun, Tarif Bus di Jawa Timur Diturunkan  

12 Januari 2016

Harga BBM Turun, Tarif Bus di Jawa Timur Diturunkan  

Penurunan tarif yang disepakati hanya 5 persen.

Baca Selengkapnya

Ketua Organda: Tarif Angkutan Umum Solar di DKI Turun 5 persen

9 Januari 2016

Ketua Organda: Tarif Angkutan Umum Solar di DKI Turun 5 persen

Ketua Organisasi Angkutan Daerah DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan beberapa angkutan umum di Jakarta akan mengalami penyesuaian tarif 5 persen

Baca Selengkapnya

Harga BBM Turun, Tarif Angkutan di Jabar Ikut Turun

8 Januari 2016

Harga BBM Turun, Tarif Angkutan di Jabar Ikut Turun

Penyesuaian tarif Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) mengikuti penurunan harga BBM akan diberlakukan mulai 15 Januari 2016.

Baca Selengkapnya