TEMPO.CO, Jakarta - Peraturan Menteri Keuangan No. 42/PMK.05/2021 yang diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di antaranya mengatur pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, menteri hingga Presiden Jokowi. Hal ini berbeda dengan kondisi tahun lalu.

Dalam aturan itu diatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021. Kesemuanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di dalam pasal 2 aturan itu disebutkan pemerintah memberikan THR dan gaji ke-13 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Sedangkan pemberian THR untuk anggota legislatif, menteri dan kepala negara ada pada pasal 3. Mereka yang dimaksud aparatur negara adalah PNS dan Calon PNS,PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, serta pejabat negara.

Adapun THR dan gaji ke-13 tidak diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI, dan anggota Polri apabila sedang cuti di luar tanggungan negara. “Atau sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis pasal 5 seperti yang dikutip, Kamis, 29 April 2021.

THR dan gaji ke-13 dibayarkan ke PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non-ASN yang bertugas pada lembaga penyiaran publik. Besaran THR dan gaji ke-13 itu terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.

<!--more-->

THR dan gaji ke-13 bagi calon PNS terdiri atas 80 persen dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan umum sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.

Adapun bagi pensiunan dan penerima pensiun terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tambahan penghasilan. Berikutnya, bagi penerima tunjangan sebesar tunjangan yang diterima oleh penerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 11, THR dibayarkan paling cepat H-10 Idul Fitri. Apabila belum dapat dibayarkan, THR dapat diberikan setelah hari raya. “Gaji ke-13 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni. Dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dibayarkan, dapat dibayarkan setelah bulan Juni,” tulis pasal 12 ayat 1 dan 2.

Pada tahun lalu, pemerintah memutuskan presiden, wakil presiden, anggota DPR dan pejabat negara lainnya tidak mendapat THR. "Sesuai instruksi Presiden bahwa THR untuk presiden, wapres, para menteri, anggota DPR, MPR, DPD, kepala daerah, anggota DPRD, eselon 1 dan 2 tidak dibayarkan THR-nya," kata Sri Mulyani pada 14 April 2020.

Adapun THR pada tahun lalu tetap dibayarkan untuk seluruh ASN, TNI, Polri yang posisinya sampai dengan eselon 3 ke bawah serta para pensiunan. THR yang dibayarkan tidak termasuk dengan tunjangan kinerja.

Pada tahun lalu pensiunan tetap mendapat THR karena dianggap sebagai kelompok rentan. Tak dibayarkannya THR pada tahun lalu juga didasarkan pada bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 yang terkontraksi berat akibat pandemi Covid-19.

BISNIS

Baca: Sri Mulyani Resmi Teken Beleid THR dan Gaji ke-13 PNS, Paling Cepat Dibayar H-10