TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan akan mencapai 4,51 - 4,85 persen terhadap PDB atau Rp808,2 hingga Rp879,9 triliun.

“Dengan defisit yang masih 4,5 persen sampai 4,8 persen maka pembiayaan tahun 2022 akan terus dijaga secara prudent,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rakorbangpus 2021 di Jakarta, Kamis 29 April 2021.

Sri Mulyani merinci postur makro fiskal 2022 meliputi target pendapatan negara Rp1.823,5 triliun sampai Rp1.895,4 triliun atau 10,18 persen sampai 10,44 persen terhadap PDB.

Pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan Rp1.499,3 triliun sampai Rp1.528,7 triliun atau 8,37 persen sampai 8,42 persen, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp322,4 triliun sampai Rp363,1 triliun atau 1,8 persen sampai 2 persen dan hibah Rp1,8 triliun sampai Rp3,6 triliun atau 0,01 persen sampai 0,02 persen.

Sementara untuk belanja negara ditetapkan mencapai Rp2.631,8 triliun sampai Rp2.775,3 triliun atau 14,69 persen sampai 15,29 persen terhadap PDB.

Belanja negara terdiri dari belanja pusat Rp1.856 triliun sampai Rp1.929,9 triliun atau 10,36 persen sampai 10,63 persen dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp775,8 triliun sampai Rp845,3 triliun atau 4,33 persen sampai 4,66 persen.

<!--more-->

Ia mengatakan pemerintah akan melakukan komposisi tersebut secara lebih seimbang sehingga mencerminkan strategi belanja untuk membangun kualitas SDM, infrastruktur produktif, melindungi masyarakat rentan dan mendukung birokrasi yang efisien dan efektif serta profesional.

Kemudian untuk target pembiayaan anggaran 2022 akan berasal dari utang neto 4,81 persen sampai 5,8 persen dan investasi minus 0,3 persen sampai minus 0,95 persen sehingga rasio utang ditetapkan 43,76 persen sampai 44,28 persen dengan titik tengah 41,05 persen.

Untuk keseimbangan primer tahun depan minus Rp414,1 triliun sampai minus Rp480,5 triliun atau minus 2,31 persen sampai minus 2,65 persen terhadap PDB.

Lebih lanjut, ia menjelaskan tema PEM PPKF 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang dilakukan melalui perbaikan human capital, transformasi ekonomi, serta reformasi fiskal.

Ia menegaskan pemulihan ekonomi tahun 2022 masih akan sangat bergantung pada pemerintah dalam memfokuskan program-program yang mendorong masyarakat dan dunia usaha untuk semakin sehat sekaligus pulih kembali.

“Seluruh stakeholder sangat penting termasuk pemerintah daerah yang memiliki peranan sangat strategis dalam menjaga dan memulihkan ekonomi nasional serta menjalankan reformasi struktural,” kata Sri Mulyani.