TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengubah rencana pemerintah mengimpor garam pada tahun ini. Ia berharap pemerintah bisa mengurangi volume impor garam dari kisaran 3 juta ton menjadi 2,1 juta ton.

Pasalnya, Susi khawatir akan berulang kejadian pada dua tahun lalu ketika garam petani tak laku di pasaran. "Bila Impor 3 jt Ton maka garam petani tidak akan laku lagi seperti 2 tahun terakhir," ujarnya melalui cuitan @susipudjiastuti, Rabu, 21 April 2021.

Susi lalu menyebut Kepala Negara dalam cuitan berikutnya. "Tolonglah Pak @jokowi... kembalikan jumlah impor ke angka 2.1 jt ton saja.. supaya Garam konsumsi bisa memakai garam petani ... mohon dipikirkan nasib mereka," katanya.

Tak cukup berhenti di situ, Susi kembali memohon kepada Jokowi untuk mempertimbangkan usulnya tersebut. "Mohon sekali ... mohon dengan sangat," kata Susi.

Cuitan Susi di media sosial Twitter tersebut kemudian berkembang viral. Hingga kini, tercatat cuitan tersebut disukai oleh 4.719 orang dan menuai 67 komentar serta di-retweet hingga 1.392 kali.

Tak hanya Susi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU sebelumnya mengkritik rencana pemerintah tersebut. Jika pemerintah memaksakan rencana impor garam sebanyak 3,07 juta ton, besar kemungkinan stok garam akan berlebih lantaran sektor usaha pengolahan sepanjang tahun ini belum pulih.

Deputi Bidang Kajian dan Advokasi KPPU Taufik Ariyanto menyatakan ada potensi 1,8 juta ton garam tidak terserap pada akhir 2021 di tengah rencana impor garam tersebut. Stok garam diperkirakan berlebih lantaran sektor usaha pengolahan sepanjang tahun ini belum pulih.

“Dengan asumsi impor 3,07 juta ton, kalau sektor ekonomi sudah kembali ke gigi empat, mungkin akan cukup (tidak berlebih). Tapi pertumbuhan ekonomi kita kan diperkirakan belum mencapai seperti 2019, jadi dengan aktivitas di bawah 2019, penyerapan garam sebagai bahan baku tidak sebesar itu,” ujar Taufik dalam konferensi pers virtual, Selasa, 20 April 2021.

<!--more-->

Sebelumnya, pemerintah menetapkan kebutuhan garam industri dan konsumsi pada 2021 sebesar 4,6 juta ton. Angka ini naik 4,7 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Stok kebutuhan garam dipenuhi dari produksi petani lokal sebesar 1,59 juta ton untuk garam konsumsi dan impor sebesar 3,07 juta ton untuk keperluan industri.

Namun menurut Taufik, pada tahun lalu, pemerintah masih memiliki stok sebesar 1,3 juta ton. Sementara itu, produksi lokal garam diperkirakan akan mencapai 2,1 juta ton pada masa panen April hingga September mendatang.

“Kalau masih ada garam rakyat 2,1 juta ton dan sisa 1,3 juta ton, berarti lebih produksi 1,8 juta ton,” ujar dia. Produksi panen akan maksimal seumpama iklim dan cuaca di daerah pesisir mendukung.

“Tapi kalau kebalikan kalau ternyata selama periode April sampai September curah hujannya makin tinggi, besar kemungkinan produksi garamnya tidak mencapai target 2 juta ton dan otomatis yang tidak terserap akan lebih sedikit dari 1,8 juta ton,” kata dia.

Komisioner KPPU, Yudi Hidayat, juga mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati terhadap adanya potensi rente dari kebijakan impor garam. Ia mengatakan praktik lancung bisa terjadi seandainya mekanisme impor tidak diikuti dengan keterbukaan soal penentuan importir.

Adapun permintaan Susi Pudjiastuti agar impor garam dikurangi bukan hanya kali ini saja. Sebelumnya, pada pertengahan Maret lalu, ia meminta dukungan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar pemerintah tidak merealisasikan impor garam berlebihan.

"Dearest Ibu Mega, please stop impor berlebihan. Garam tidak boleh lebih dari 1,7 juta ton dan beras tidak usah impor. Please Ibu, you are the one can make it happen. @jokowi @PDI_Perjuangan," cuit Susi Pudjiastuti dalam akun @susipudjiastuti, Ahad, 21 Maret 2021.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | CAESAR AKBAR

Baca: Harga Garam Anjlok, Susi Pudjiastuti: Karena Terlalu Banyak Impor