Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Barang Milik Negara Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan, mengakui masih banyak aset negara yang bermasalah. Masalahnya beragam, mulai dari belum memiliki sertifikat sampai diduduki masyarakat secara secara ilegal.
"Itu masih ada, banyak," kata Encep dalam konferensi pers virtual soal pengambilalihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada Jumat, 16 April 2021.
Encep tidak merinci satu per satu aset bermasalah tersebut. Ia hanya menyebut lokasinya terbesar di beberapa tempat, seperti di Medan, Sumatera Utara, sampai Lampung.
Sebelumnya, pemerintah resmi mengalihkan pengelolaan dan penguasaan TMII dari Yayasan Harapan Kita ke Kementerian Sekretariat Negara. Yayasan milik keluarga Presiden ke-2 RI Soeharto tersebut telah mengelola dan menguasai TMII sejak 1977.
Di tengah proses pengalihan pengelolaan TMII ini, KPK pun menyinggung soal aset negara lainnya. Menurut KPK, banyak aset daerah atau negara yang dikuasai pihak ketiga secara ilegal dan merugikan negara.
"KPK menemukan banyaknya aset daerah atau negara yang dikuasai pihak ketiga secara tidak sah dan mengakibatkan kerugian negara," kata Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati, lewat keterangan tertulis, Kamis, 8 April 2021.
Meski demikian, Encep menyebut upaya penyelesaian atas aset bermasalah itu telah dilakukan pihaknya bersama Kantor Staf Kepresidenan. Menurut dia, sudah ada program sertifikasi nasional untuk mensertifikasi semua aset negara tersebut. "Kami sedang lakukan proses itu," kata dia.
Adapun hingga hari ini, Kemenkeu mencatat jumlah aset negara mencapai Rp 10.467 triliun. Porsi terbesar yaitu aset tetap berupa Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp 5.949 triliun dan Investasi Rp 3.001 triliun.
