TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordiantor Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam mengawasi jalannya pembangunan seluruh megaproyek strategis nasional. Luhut menilai peran KPK penting untuk mencegah terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang menyebabkan negara merugi.

“KPK di semua proyek akan terlibat. Termasuk penataan ekspor di Bangka-Belitung, kemarin tidak jelas yang didapatkan dan dilaporkan berbeda. Bea Cukai sudah memproses itu,” ujar Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas 2021-2022 di Jakarta, Selasa, 13 April 2021.

Luhut mencontohkan proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang saat ini digarap oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC. Menurut Luhut, jika KPK terlibat sejak proses perencanaannya, banyak biaya yang bisa dihemat dari proyek tersebut.

Kebutuhan anggaran proyek KCIC sebelumnya dilaporkan membengkak atau mengalami cost overrun. Ongkos proyek itu meningkat sebesar 23 persen dari nilai awalnya yang sebesar US$ 6,071 miliar.

Selain kereta cepat, KPK akan dilibatkan untuk mencegah korupsi di proyek single windows pelabuhan-pelabuhan ekpsor-impor, seperti Batam. Proyek single windows merupakan penyederhanaan sistem pengiriman barang untuk menurungkan ongkos logistik di Indonesia.

<!--more-->

Ongkos pengiriman barang akan dihemat sekitar 5-10 persen dari posisi saat ini sebesar 23 persen. Luhut berharap Indonesia dapat bersaing dengan negara lain yang tarif logistiknya berkisar cukup rendah, yakni sekitar 13 persen.

“KPK ini super sakti. Kalau KPK bisa memainkan peran dengan pas, pencegahan banyak, akan menurunkan korupsi. Kalau hanya sekadar penindakan tanpa pencegahan itu tidak akan arif,” ujar Luhut.

Selain itu, Luhut meminta KPK terlibat mengawasi belanja tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Pemerintah, kata Luhut, sedang mendorong pemanfaatan TKDN dalam pelbagai proyek untuk meningkatkan investasi dalam negeri. Pemanfaatan TKDN diyakini dapat menurunkan ketergantungan negara terhadap barang-barang impor, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan pendapatan pajak.

Selanjutnya, Luhut meminta agar KPK memperkokoh fungsinya sebagai lembaga anti-rasuah. Ia tidak ingin KPK menjadi alat politik atau kendaraan pejabat yang memiliki kekuasaan. “Pemerintah sangat ingin KPK kuat dan bisa mencegah penyelewengan-penyelewengan yang tidak perlu,” tutur Luhut.

BACA: Luhut: OTT KPK Tidak Buat Orang Jadi Kapok

FRANCISCA CHRISTY ROSANA