Luhut: OTT KPK Tidak Buat Orang Jadi Kapok
Reporter
Francisca Christy Rosana
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Selasa, 13 April 2021 13:23 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK acap tak membuat orang jera. Meski lembaga anti-rasuah gencar melakukan penindakan, angka korupsi di Indonesia dinilai masih tetap tinggi.
“Maaf kalau saya bicara terbuka. OTT pun buahnya tidak buat orang jadi kapok. Tidak juga,” kata Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas 2021-2022 di Jakarta, Selasa, 13 April 2021.
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 tercatat sebesar 37 atau turun 3 skor dari 2019 yang sebesar 40. Indonesia berada di posisi 102 dari 180 negara.
Luhut menyatakan, upaya yang paling tepat untuk menekan angka korupsi adalah melakukan pencegahan. Ia mengaku telah rutin berkomunikasi dengan pimpinan KPK untuk mengantisipasi peluang-peluang terjadinya tindakan penyelewengan di berbagai proyek negara.
“KPK ini super sakti. Kalau KPK bisa memainkan peran dengan pas, pencegahan banyak, akan menurunkan korupsi,” ujar dia.
<!--more-->
Ke depan, Luhut mengatakan bakal lebih banyak melibatkan KPK dalam mengawasi berbagai proyek strategis nasional, seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pelabuhan berkonsep single windows, lumbung perikanan, hingga belanja tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Salah satu caranya adalah melakukan digitalisasi untuk berbagai layanan untuk mengurangi kontak pribadi antara pejabat, investor, dan pedagang.
Luhut memuji langkah KPK yang aktif melakukan pencegahan korupsi. Luhut mengklaim, selama menjadi menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo, ia melihat upaya untuk mencegah tindakan rasuah semakin baik.
“Pengalaman saya sudah hampir tujuh tahun di kabinet, saya lihat pencegahan baru akhir-akhir ini baru makin baik dan itu menurut saya hal penting. Jadi tidak sekadar OTT,” ucap Luhut.
Selanjutnya, Luhut berharap peran KPK lebih kokoh. Ia juga meminta KPK tak menjadi alat poltik dan peranti kekuasaan pejabat.
Baca: Luhut Evaluasi Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tiap 3 Bulan