Pemerintah Siapkan Subsidi Ongkos Kirim Rp 500 M untuk Harbolnas sebelum Lebaran

Rabu, 7 April 2021 21:19 WIB

Sejumlah petugas menyortir barang pesanan konsumen di Warehouse JD ID, Marunda, Kabupaten Bekasi, Jumat, 11 Desember 2020. Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas 12.12 diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemulihan perekonomian Nasional. ANTARA/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memberikan subsidi ongkos kirim atau ongkir untuk memontum hari belanja online nasional atau harbolnas sebelum Lebaran. Harbolnas bakal digelar serentak pada H-10 dan H-5 Hari Raya Idul Fitri.

“Hari belanja nasional melalui online ditujukan untuk produk nasional. Pemerintah akan memberikan subsidi ongkos kirim dan pemerintah sudah menyiapkan Rp 500 miliar,” tutur Airlangga dalam konferensi pers virtual, Rabu, 7 April 2021.

Airlangga berujar, Harbolnas akan mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat di masa Ramadan hingga Lebaran. Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, para menteri diminta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi seiring dengan penanganan pandemi Covid-19.

Baca Juga: Transaksi SiCepat Ekspres Naik Rp 3,5 Triliun pada 2020, Ditopang Harbolnas

Untuk mendukung peningkatan konsumsi, Airlangga mengatakan pemerintah mendorong perusahaan swasta segera memberikan tunjangan hari raya atau THR kepada pekerjanya. Selama pandemi, dunia usaha telah memperoleh berbagai stimulus berupa subsidi pajak hingga relaksasi kredit.

Advertising
Advertising

Kemudian, pemerintah akan mempercepat pemberian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai atau BLT, sembako, dan beras Ramadan dari Juni menjadi awal Mei selama dua bulan. Airlangga menjelaskan, subsidi bansos beras Ramadan akan menyerap cadangan beras Bulog.

“Dengan begitu Bulog dapat dana Rp 2 triliun dan dana itu bisa untuk membeli gabah rakyat 440 ribu,” ujarnya. Untuk percepatan perlindungan sosial, pemerintah memperkirakan penyerapan anggaran sebesar Rp 14,12 triliun.

“Harapannya PDB (produk domestik bruto di kuartal II bisa tumbuh positif,” ujar Airlangga.

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

6 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

9 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

13 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

16 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

1 hari lalu

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

Perayaan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut.

Baca Selengkapnya

BI: Inflasi di Jawa Tengah Turun setelah Idul Fitri, Berapa?

1 hari lalu

BI: Inflasi di Jawa Tengah Turun setelah Idul Fitri, Berapa?

Daerah dengan catatan inflasi terendah di Jawa Tengah adalah Kabupaten Rembang yaitu 0,02 persen.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya