Lelang 5 Seri Surat Utang Tambahan, Pemerintah Serap Rp 15,02 T

Kamis, 1 April 2021 04:50 WIB

Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuanan Luky Alfirman saat meluncurkan surat utang berharga negara (SBN) syariah seri Sukuk Tabungn ST-003 di Restoran Bunga Rampai, Jakarta Pusat, Jumat 1 Februari 2019. TEMPO/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyerap dana dari seluruh penawaran masuk sebesar Rp15,02 triliun dari lelang lima seri surat utang negara (SUN) tambahan atau Greenshoe Option.

"Lelang SUN tambahan itu di bawah target maksimal Rp25,2 triliun," dikutip dari keterangan pers dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, 31 Maret 2021.

Untuk seri FR0086, jumlah penawaran dan dimenangkan untuk seri dengan tenor 5 tahun ini mencapai Rp1,58 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,87906 persen.

Untuk seri FR0087, jumlah penawaran dan dimenangkan untuk seri dengan tenor 10 tahun ini mencapai Rp2,69 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,7695 persen.

Untuk seri FR0088, jumlah penawaran dan dimenangkan untuk seri dengan tenor 15 tahun ini mencapai Rp3,3 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,60557 persen.

Untuk seri FR0083, jumlah penawaran dan dimenangkan untuk seri dengan tenor 19 tahun ini mencapai Rp4 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,45769 persen.

<!--more-->

Terakhir, untuk seri FR0089, jumlah penawaran dan dimenangkan untuk seri dengan tenor 30 tahun ini mencapai Rp3,43 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,07989 persen.

Dengan lelang tersebut, secara keseluruhan jumlah pembiayaan negara yang berasal dari SUN selama Januari-Maret 2021 mencapai Rp209,7 triliun.

Lelang tambahan SUN itu dilakukan pemerintah di luar jadwal rutin, karena rendahnya penawaran yang masuk dari lelang SUN pada Selasa 30 Maret 2021 yaitu hanya Rp33,95 triliun.

Dari lelang tujuh seri SUN tersebut, pemerintah hanya menyerap dana Rp4,75 triliun. Realisasi lelang ini jauh di bawah target indikatif yang ditetapkan sebelumnya Rp30 triliun.

Pemerintah juga memutuskan untuk hanya menyerap Rp4,75 triliun dalam rangka menjaga cost of fund serta memberikan dukungan ke pasar surat utang pada tingkat yield SUN yang wajar di pasar sekunder.

BACA: Lelang Tujuh Seri Surat Utang, Pemerintah Serap Rp 4,75 Triliun

Advertising
Advertising

Berita terkait

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

20 jam lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

1 hari lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

Pengacara eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan sang istri.

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

1 hari lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

Kuasa hukum eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Luhut Simanjuntak, mengatakan kliennya akan memenuhi panggilan dari KPK itu untuk klarifikasi LHKPN.

Baca Selengkapnya

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

1 hari lalu

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

Alasan Bea Cukai menahan 9 supercar milik pengusaha Malaysia, Kenneth Koh

Baca Selengkapnya

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

2 hari lalu

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

KPK telah menjadwalkan pemanggilan eks Kepala Bea Cukai Purwakarta pekan depan untuk mengklarifikasi kejanggalan LHKPN.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

2 hari lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

2 hari lalu

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy, akan menjalani klarifikasi soal LHKPN-nya di KPK pekan depan.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

2 hari lalu

Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

Sampai Mei 2024, importir 9 mobil mewah itu belum melunasi dendanya, yang telah mencapai Rp11,8 miliar.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

2 hari lalu

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

Kepala Bea Cukai Purwakarta Effendy Rahmady dituduh melaporkan hartanya dengan tidak benar dalam LHKPN. Apa yang membuatnya diberhentikan Kemenkeu?

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM Buka Lelang 5 Wilayah Kerja Migas pada 2024

4 hari lalu

Kementerian ESDM Buka Lelang 5 Wilayah Kerja Migas pada 2024

Kementerian ESDM membuka penawaran sebanyak lima wilayah kerja minyak dan gas (migas) pada lelang Wilayah Kerja (WK) Migas Tahap I Tahun 2024.

Baca Selengkapnya