BKPM: Kita Ingin Buton Jadi Kawasan Ekonomi Khusus Aspal

Selasa, 30 Maret 2021 19:45 WIB

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, saat penandatanganan Nota Kesepahaman di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (15 Februari 2021).

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara akan menjadi kawasan ekonomi khusus aspal.

"Kita ingin Kabupaten Buton itu menjadi kawasan ekonomi khusus aspal," kata Bahlil di sela-sela Pelantikan Ketua Umum beserta pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara masa bakti 2021-2026 di Kendari, Selasa.

Ia menyampaikan, terkait harapan tersebut BKPM telah melaporkan hingga ke tingkat Presiden.

"Prosesnya sekarang sudah berjalan Saya sudah laporkan ke tingkat Menko dan saya juga sudah laporkan ke tingkat Presiden. Sekarang tahapannya persiapan administrasinya berjalan," ujar dia.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa semua hasil produksi aspal buton juga akan dibeli oleh negara karena aspal buton dinilai berkualitas internasional yang dapat diekspor.

<!--more-->

"Berapapun produksinya akan diambil (dibeli oleh negara) karena kenapa? Karena kita masih impor 1,2 juta ton (aspal) per tahun," kata Bahlil.

"Jadi kenapa ini kita dorong investasi masuk di Sulawesi Tenggara? Ini dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional kita khususnya di Sulawesi Tenggara dan penciptaan lapangan pekerjaan," kata Bahlil.

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengatakan bahwa saat ini beberapa pabrik aspal telah jadi di wilayah Buton untuk melakukan produksi.

"Pabrik aspal sudah jadi, sudah ada beberapa pabrik aspal yang sudah jadi. Tinggal sekarang kita produksi. Kemarin (kapasitas produksi) 1.000 kilometer, tambah lagi 648 kilometer se-Sulawesi," kata Ali Mazi.

BACA: Sebut Kehilangan 3 Peluang Industri, Bos BKPM: Kesempatan Emas Kita Hanya Nikel

Berita terkait

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

3 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU

Baca Selengkapnya

37 Tahun Rudy Salim, Pernah Menolak Denda 9 Mobil Mewah dari Bea Cukai

3 hari lalu

37 Tahun Rudy Salim, Pernah Menolak Denda 9 Mobil Mewah dari Bea Cukai

Pengusaha muda kelahiran 24 April 1987, Rudy Salim pernah menolak denda untuk 9 mobil mewah dari Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Rupiah Terus Melemah, Kadin Khawatir Dunia Usaha Terdampak

11 hari lalu

Rupiah Terus Melemah, Kadin Khawatir Dunia Usaha Terdampak

Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar menyebabkan para pengusaha khawatir.

Baca Selengkapnya

Bos Kadin Ingatkan Pemerintah untuk Patuhi Disiplin Fiskal: Kalau Tidak, Bahaya..

16 hari lalu

Bos Kadin Ingatkan Pemerintah untuk Patuhi Disiplin Fiskal: Kalau Tidak, Bahaya..

Ketua Kadin Arsjad Rasjid menyatakan penyusunan RAPBN harus dilakukan secara bijaksana. Selain itu, pemerintah juga wajib mematuhi disiplin fiskal.

Baca Selengkapnya

Kadin Ingatkan Pengusaha Transparan jika Tak Sanggup Bayar THR: Harus Ada Komunikasi dan Interaksi

18 hari lalu

Kadin Ingatkan Pengusaha Transparan jika Tak Sanggup Bayar THR: Harus Ada Komunikasi dan Interaksi

Ketua Kadin Arsjad Rasjid menyebut pengusaha harus transparan jika tak dapat memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jasa Marga Diskon Tarif Tol 20 Persen di Mudik Lebaran, 4 Menteri Dipanggil MK terkait Bansos Jelang Pilpres?

26 hari lalu

Terkini: Jasa Marga Diskon Tarif Tol 20 Persen di Mudik Lebaran, 4 Menteri Dipanggil MK terkait Bansos Jelang Pilpres?

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk arus mudik dan balik Lebaran 2024.

Baca Selengkapnya

BSD dan PIK 2 Masuk PSN, Bantuan Pemerintah: Pembebasan Lahan hingga Perizinan

26 hari lalu

BSD dan PIK 2 Masuk PSN, Bantuan Pemerintah: Pembebasan Lahan hingga Perizinan

Ini sejumlah bantuan pemerintah pada BSD dan PIK 2 yang masuk PSN. Mulai dari pembebasan lahan hingga perizinan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Setuju BSD dan PIK 2 Masuk PSN, Sudah Sesuai dengan Kriteria Proyek Strategis Nasional?

29 hari lalu

Jokowi Setuju BSD dan PIK 2 Masuk PSN, Sudah Sesuai dengan Kriteria Proyek Strategis Nasional?

Jokowi setuju 14 proyek strategis nasional baru termasuk BSD dan PIK 2. Apakah semua itu sudah sesuai dengan kriteria PSN?

Baca Selengkapnya

Terkini: Setelah 'Tuyul' dan Pertalite Dicampur Air Ada Apa Lagi di SPBU Pertamina?, KAI Operasikan KA Argo Bromo Anggrek New Generation

30 hari lalu

Terkini: Setelah 'Tuyul' dan Pertalite Dicampur Air Ada Apa Lagi di SPBU Pertamina?, KAI Operasikan KA Argo Bromo Anggrek New Generation

Kecurangan di SPBU Pertamina kembali terungkap. Setelah switch dispenser untuk kurangi takaran yang disebut tuyul dan Pertalite dicampur air, kini....

Baca Selengkapnya

Kadin: Potensi Perputaran Uang Selama Libur Lebaran Capai Rp 157,3 Triliun

30 hari lalu

Kadin: Potensi Perputaran Uang Selama Libur Lebaran Capai Rp 157,3 Triliun

Kadin Indonesia memprediksi adanya kenaikan perputaran uang selama libur Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2024 dibandingkan tahun lalu.

Baca Selengkapnya