KKP dan Polri Petakan Jaringan Pelaku Penyelundup Ekpsor Benih Lobster

Minggu, 28 Maret 2021 12:06 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, saat Rapat Kerja Gabungan bersama Kementerian Pertanian dan Komisi IV DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/3/2021).

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Polri bekerja sama dalam mencegah praktik penyelundupan ekspor benih bening lobster. Kedua instansi akan bertukar informasi untuk memetakan jaringan pelaku dan jalur pengeluaran benur.

“Kami perlu bertukar informasi dalam rangka pemetaan jaringan pelaku dan jalur pengeluaran bening bening losbter sekaligus meningkatkan sinergitas dalam penegakan hukum serta pembinaan kepada masyarakat perikanan,” ujar Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina dalam keterangannya, Ahad, 28 Maret 2021.

KKP telah menyetop sementara ekspor benih lobster yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020. Penutupan keran ekspor dilakukan setelah mencuatnya kasus korupsi mantan Menteri KKP, Edhy Prabowo, terkait tata-kelola benur.

Rina menyebut kerja sama antara KKP dan Polri juga akan mendorong pemulihan ekonomi nasional dan kesejahteraan nelayan melalui program budi daya lobster. Selain memetakan jalur penyelundupan, kedua pihak bakal memperkuat pengaawasan di lokasi sumber benur.

"Tugas kami melakukan pengawasan di lokasi sumber BBL, sertifikasi di lokasi budidaya, dan monitoring daerah rawan pengeluaran ilegal," tutur Rina.

Advertising
Advertising

<!--more-->

KKP mengajak Polri melakukan sosialisasi peraturan di sektor kelautan dan perikanan yang berlaku saat ini kepada masyarakat. Sementara itu Kepala Bareskrim Polri atau Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memastikan jajarannya akan mendukung KKP untuk mengembangkan budi daya lobster untuk meningkatkan perekonomian.

"Kami lakukan edukasi, sosialisasi, dan penggalangan kepada semua masyarakat, khususnya para nelayan dan pelaku usaha budi daya lobster, untuk mencegah terjadinya penyelundupan benih," ujar Agus.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya berjanji akan memerangi penyelundupan benih lobster ke luar negeri. Ia mengajak para penangkap benur tidak menjualnya kepada pihak yang terlibat perdagangan ilegal.

"Benur kekayaan bangsa ini. Kalau ada yang mau ekspor benur untuk memperkaya orang luar negeri, saya lawan," kata Trenggono, 24 Maret lalu.

Janji tersebut disampaikan Trenggono kepada penangkap benur dan pembudi daya lobster di Teluk Awang. Di sana, ia juga berjanji akan menjadikan Lombok sebagai pusat budi daya lobster kelas dunia. "Untuk budidaya di sini, saya dukung sampai mati," kata dia.

BACA: Menteri KKP Janji Melawan Eksportir Benur yang Ingin Memperkaya Asing

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Berita terkait

KKP Perkuat Jejaring Kawasan Konservasi di NTT

23 jam lalu

KKP Perkuat Jejaring Kawasan Konservasi di NTT

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperkuat jejaring pengelolaan kawasan konservasi di NTT.

Baca Selengkapnya

KKP Berkomitmen Tingkatkan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

1 hari lalu

KKP Berkomitmen Tingkatkan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berkomitmen meningkatkan jangkauan pasar tuna Indonesia.

Baca Selengkapnya

KKP Tingkatkan Kualitas dan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

2 hari lalu

KKP Tingkatkan Kualitas dan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan peringatan Hari Tuna Sedunia sebagai momentum meningkatkan kualitas dan jangkauan pasar komoditas perikanan tersebut

Baca Selengkapnya

Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

4 hari lalu

Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.

Baca Selengkapnya

Trenggono Akui Ekosistem Budi Daya Lobster Belum Terbentuk

4 hari lalu

Trenggono Akui Ekosistem Budi Daya Lobster Belum Terbentuk

Trenggono menjelaskan alasannya menggandeng negara tetangga, Vietnam untuk budi daya benih lobster. Trenggono telah membuka keran ekspor benur.

Baca Selengkapnya

Sebut Lobster Komoditas Unggul Indonesia, Trenggono Terimakasih ke Vietnam

5 hari lalu

Sebut Lobster Komoditas Unggul Indonesia, Trenggono Terimakasih ke Vietnam

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa setidaknya ada lima komoditas di sektor perikanan dan kelautan Tanah Air yang unggul. Ia menyebut lima komoditas itu di antaranya udang, rumput laut, tilapia, lobster, dan kepiting.

Baca Selengkapnya

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

5 hari lalu

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

7 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

Greenpeace meminta KKP segera menghukum pelaku sekaligus mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Penangkapan Ikan.

Baca Selengkapnya

Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

8 hari lalu

Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

KKP meringkus satu kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia saat kedapatan menangkap ikan di Selat Malaka.

Baca Selengkapnya

Menteri Trenggono : Pengelolaan Sedimentasi untuk Kesejahteraan Masyarakat

8 hari lalu

Menteri Trenggono : Pengelolaan Sedimentasi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pilot project inovasi pengembangan kawasan berbasis pemanfaatan sedimen memiliki dampak signifikan untuk kemakmuran/kesejahteraan masyarakat.

Baca Selengkapnya