Faisal Basri Usul Budi Gunadi Diangkat jadi Panglima Perang Hadapi Pandemi

Kamis, 25 Maret 2021 20:02 WIB

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperlihatkan vaksin COVID-19 Astrazeneca saat vaksinasi kepada kyai Nahdlatul Ulama (NU) di Kantor PWNU Jatim di Surabaya, Jawa Timur, Selasa 23 Maret 2021. Vaksinasi Astrazeneca terhadap 100 kyai muda NU tersebut sebagai bentuk upaya untuk menangani pandemi COVID-19 sekaligus sosialisasi kepada masyarakat bahwa vaksin Astrazeneca aman dan halal. ANTARA FOTO/Moch Asim

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Faisal Basri menyarankan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin diangkat menjadi panglima perang dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Ada baiknya Menteri Kesehatan diangkat sebagai panglima perang dengan otoritas yang memadai, supaya tidak terjadi lagi para staf—terutama yang menyandang Jabatan Menteri—melakukan inisiatif sendiri-sendiri," ujar Faisal dalam tulisan di laman pribadinya, Kamis, 25 Maret 2021.

Pasalnya, dalam memerangi pandemi, ia menilai pemerintah belum memiliki strategi yang utuh. Misalnya saja jumlah pengetesan yang belum mencapai 40 ribu tes per satu juta penduduk. Belum lagi dengan jumlah penelusuran kontak yang minim.

Ia melihat para ahli epidemiologi dan peneliti dari berbagai disiplin ilmu juga kesulitan melakukan kajian karena data yang tidak akurat, tidak kredibel, dan sistem pelaporan yang buruk. "Bagaimana mungkin menghasilkan kajian yang jitu untuk pengambilan keputusan jika kualitas data amat buruk," ujar dia.

Panglima perang, kata Faisal, mutlak membutuhkan pusat data dan menggunakan standar WHO. "Tidak boleh lagi 'suka-suka' Menteri Kesehatan menentukan definisi angka kematian akibat Covid-19, misalnya," ujar dia.

Advertising
Advertising

Seluruh data yang dikumpulkan Kementerian Kesehatan wajib diserahkan ke pusat data di kantor panglima perang. Pusat komandolah yang mengolah data yang dikerjakan para ahli.

<!--more-->

Faisal mengatakan perencanaan dan operasi harus terpusat, bukan seperti sekarang yang terlalu banyak satgas. Misalnya saja satgas percepatan vaksin, satgas percepatan penurunan kasus di delapan daerah dengan kasus tertinggi, dan sejenis satgas lainnya.

"Orangnya itu-itu saja," kata Faisal. "Tak boleh setiap pejabat sesuka hati menyampaikan pandangan subyektifnya. Hanya ada satu juru bicara perang."

Ia mengingatkan bahwa sudah sedemikian banyak kesempatan emas terlewatkan akibat salah urus, salah diagnosis, perilaku meremehkan, dan kebijakan-kebijakan keliru serta tambal-sulam selama pandemi Covid-19 ini. Karena itu, ini adalah saatnya pertimbangan ahli serta data yang akurat dan kredibel jadi acuan.

"Kini kita sedang menapaki masa kritis. Walaupun jumlah kasus harian dalam beberapa minggu terakhir menunjukkan penurunan signifikan, masih mungkin terjadi ledakan kasus baru," kata Faisal.

Selain itu, testing dan pelacakan kontak, menurut dia, perlu terus digencarkan untuk mengurangi risiko itu. Pasalnya, ratusan tenaga kesehatan telah tiada dan sumber daya kian terbatas.

"Rakyat sudah lelah dengan berbagai pembatasan sosial. Kesalahan fatal bakal membuat pemulihan semakin panjang. Vaksinasi yang sudah mulai berjalan tidak boleh membuat kita melonggarkan kewaspadaan," ujar Faisal Basri.

Baca: Pemerintah Bakal Impor Beras, Faisal Basri: Tak Ada Halilintar, Tak Ada Guruh

Berita terkait

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

7 jam lalu

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

Pada 2021 lalu European Medicines Agency (EMA) telah mengungkap efek samping dari vaksinasi AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

7 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

11 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

14 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

17 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Kemenkes Buka Enam Prodi di RS Pendidikan Atasi Kekurangan Dokter Spesialis

1 hari lalu

Kemenkes Buka Enam Prodi di RS Pendidikan Atasi Kekurangan Dokter Spesialis

Salah satu masalah lagi yang ada di Indonesia adalah distribusi dokter spesialis. Hampir 80 tahun Indonesia merdeka belum pernah bisa terpecahkan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya