TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan percepatan ekonomi digital bisa menimbulkan disparitas pendapatan bagi masyarakat yang memiliki keterampilan serta pendidikan tinggi dan kelompok yang berpendidikan rendah. Ia memprediksi kondisi tersebut akan menyebabkan adanya gap yang lebar.

“Disparitas pendapatan itu kemungkinan akan terjadi. Buat saya sebagai Menteri Keuangan, itu suatu warning, alarm berbunyi. Teknologi digital di sisi lain menimbulkan implikasi,” ujar Sri Mulyani dalam diskusi Katadata Indonesia Data and Economic Conference, Selasa, 23 Maret 2021.

Sri Mulyani memandang pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk memperkuat sumber daya manusia dan infrastruktur digital dari sisi fiskal demi menekan dampak akibat adanya disrupsi teknologi. Pada 2021, instrumen APBN akan difokuskan pada pengembangan infrastruktur, termasuk pembangunan jaringan BTS dan penetrasi sistem teknologi informasi.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, juga akan menunjang konektivitas di tempat-tempat layanan umum seperti Puskesmas, desa, dan sekolah agar terjangkau jaringan Internet. Pemerataan konektivitas ini diharapkan bisa memperkuat SDM.

Perubahan ekonomi ke arah digital, kata Sri Mulyani, tidak bisa dimungkiri akan dirasakan bagi masyarakat. Di masa lalu, orang sudah memprediksi bahwa transformasi ke arah digitali ini segera datang. Perkiraan tersebut sama halnya dengan kondisi perubahan iklim yang terjadi di beberapa belahan dunia.

<!--more-->

“Orang-orang sudah bicara tentang teknologi yang akan masuk ke G5. Orang semua tahu it’s going to come. Teknologi di depan sudah ter-identify,” ujar dia.

Namun di masa pandemi Covid-19, perubahan tersebut berlangsung lebih cepat ketimbang yang dibayangkan sebelumnya. Bahkan, transformasi digital terjadi dalam waktu satu malam setelah Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan status pandemi akibat penyebaran wabah.

Kala itu, pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan seluruh instansi langsung berbondong-bondong mengambil kebijakan dengan mengandalkan teknologi. Bagi pelaku usaha, Sri Mulyani memperkirakan, pasar-pasar konvensional pun akan lebih cepat beralih ke penjualan digital melalui platform e-commerce.

“Transaksi e-commerce di Indonesia sejak 2015 hingga 2020 naiknya sembilan kali lipat. Saya yakin post Covid (kenaikan) transaksi bisa lebih cepat,” ujar Sri Mulyani.

Kondisi itu ditunjukkan dengan mulai berpindahnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari penjualan konvensional ke penjualan digital. Berdasarkan data terakhir, kata Sri Mulyani, sebanyak tiga juta UMKM telah melakukan transformasi ke arah digital. Angka ini diperkirakan lebih cepat bertumbuh setelah Kementerian BUMN merealisasikan program holding ultra-mikro yang mendorong pertumbuhan inklusi keuangan digital.

Baca: Sentil Koruptor, Sri Mulyani: Kalau Masih Ada yang Korupsi Pajak, Pasti Hengki-Pengki