Terpopuler Bisnis: 20 Tahun Bunga KPR BTN 5 Persen dan Penerimaan Polri Dibuka

Minggu, 21 Maret 2021 06:46 WIB

Aktivitas pelayanan nasabah di Bank BTN, Jakarta, Jumat, 18 September 2020. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memastikan program Tapera bisa mulai berjalan pada awal 2021. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis Sabtu 20 Maret 2021, dimulau dari penawaran KPR Subsidi dari BTN dengan bunga 5 persen fix selama 20 tahun, penerimaan polri 2021 resmi dibuka untuk lulusan SMA dan direktur BTPN mengundurkan diri.

Selain itu ada juga soal 6 syarat mendapat subsidi KPR bunga 5 persen selama 20 tahun dan mendag akan memanggil Tokopedia hingga Shoppee membahas predator harga. Berikut berita terpopuler ekbis pada hari kemarin:

1. BTN Tawarkan KPR Subsidi dengan Bunga 5 Persen Fix Selama 20 Tahun

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN menawarkan produk kredit kepemilikan rumah atau KPR Subsidi dengan bunga 5 persen fix rate atau tetap dengan tenor hingga 20 tahun.

BTN juga memiliki produk KPR BTN Mikro yang menyasar para pekerja informal mulai dari tukang bakso, tukang cukur rambut, hingga tukang ojek online dan para pekerja lain yang memiliki penghasilan tidak tetap.

Sejumlah inovasi dilakukan BTN di segmen KPR Subsidi yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bank spesialis pembiayaan perumahan tersebut juga memiliki produk KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dengan bantuan uang muka hingga Rp 40 juta.

<!--more-->

2. Penerimaan Polri 2021 Resmi Dibuka untuk Lulusan SMA ke Atas, Simak Syaratnya

Kepolisian RI resmi membuka penerimaan anggota Polri untuk tahun 2021. Pembukaan pendaftaran dimulai per hari Jumat, 19 Maret 2021 hingga 1 April 2021.

Pendaftaran dilakukan secara online melalui situs Penerimaanpolri.go.id. Pada tahun ini, ada tiga rekrutmen dibuka dalam waktu bersamaan yakni Akademi Kepolisian (Akpol), Bintara Polri, dan Tamtama Polri.

3. Direktur BTPN Yasuhiro Daikoku Mengundurkan Diri

Yasuhiro Daikoku mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai direktur PT Bank BTPN Tbk. Surat telah diterima oleh perusahaan pada Jumat, 19 Maret 2021.

"Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Yasuhiro Daikoku," kata Sekretaris Perusahaan BTPN Eneng Yulie Andriani dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) di hari yang sama.

Selanjutnya, kata Eneng, perusahaan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk memutuskan permohonan tersebut. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 10 Anggaran Dasar Persero.

<!--more-->

4. 6 Syarat untuk Dapat Bantuan Subsidi KPR dengan Bunga 5 Persen Fix 20 Tahun

Pemerintah pada tahun ini menyiapkan bantuan subsidi perumahan sebanyak 380.276 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp 21,69 triliun.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sedikitnya ada empat program bantuan pembiayaan perumahan yang diberikan pada tahun ini. Keempat program yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

5. Mendag Akan Panggil Tokopedia hingga Shopee Bahas Predator Harga Akhir Maret

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi akan segera memanggil perwakilan perusahaan marketplace, seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, dan Traveloka untuk membahas isu predator harga. Mendag memungkinkan pertemuan tersebut berlangsung akhir Maret atau awal April.

“Kami bicara terbuka, kami pemerintah ingin punya marketplace yang levelnya punya kesetaraan karena marketplace Indonesia adalah marketplace yang adil dan mudah-mudahan bermanfaat,” ujar Lutfi dalam konferensi pers yang digelar secara virtual pada Jumat, 19 Maret 2021.

Lutfi sebelumnya telah melaporkan adanya dugaan predator harga yang dilakukan oleh perusahaan e-commerce global kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Adanya praktik persaingan tidak sehat itu membuat harga yang dipatok di level marketplace sangat murah sehingga membunuh kompetitor.

Berita terkait

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

5 jam lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

18 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Menteri Bahlil Soal Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, 3 Pemicu Pinjol Makin Marak

19 jam lalu

Terkini Bisnis: Menteri Bahlil Soal Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, 3 Pemicu Pinjol Makin Marak

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

21 jam lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

22 jam lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

23 jam lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

23 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

1 hari lalu

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN patuh dan taat hukum yang berlaku di Indonesia.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya