TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sedang membangun integrasi konektivitas untuk memudahkan laju lalu-lintas ekspor dan impor melalui ekosistem logistik nasional atau national logistic ecosystem (NLE). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai selama ini ekosistem logistik di dalam negeri belum efisien sehingga kalah bersaing dengan negara tetangga, yakni Singapura.

“Masalah kita di republik ini, kita enggak pernah kerja holistik, sendiri-sendiri, segmented. Sekarang dengan sistem ini (NLE) kami akan padukan semua,” ujar Luhut dalam konferensi pers yang digelar secara virtual pada Kamis, 18 Maret 2021.

Untuk mengurus perizinan pengiriman barang ekspor dan impor, pelaku usaha harus menemui banyak pemangku kepentingan karena satu sama lain belum terintegrasi. Sistem yang tidak efisien ini membuat biaya yang ditimbulkan lebih tinggi dan waktu yang diperlukan untuk mengurus izin lebih lama.

Menurut catatan, saat ini biaya logistik Indonesia mencapai 23,5 persen dari total produk domestik bruto atau PDB. Sedangkan biaya logistik Singapura hanya 13 persen dari total PDB-nya atau 10 poin lebih rendah dari Indonesia.

Selisih yang lebar pada biaya logistik membuat investor berpikir dua kali untuk menanam modal di Indonesia. “Kalau negara lain bisa efisien, kenapa kita enggak efisien?” tutur Luhut. Seumpama biaya logistik bisa ditekan, Indonesia bisa menghadapi hambatan perdangan internasional.

<!--more-->

NLE akan diterapkan di pelabuhan dan bandara di seluruh Indonesia. Pada tahap pertama, NLE sudah efektif berlaku di Batam. Luhut mengatakan tahun ini pemerintah akan menyasar pelabuhan besar lain, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Medan, Pelabuhan Patimban, dan Pelabuhan Makassar.

Melalui NLE, pemerintah akan memangkas rantai perizinan perdagangan internasional dari semula belasan transaksi menjadi hanya satu transaksi. Pemerintah juga bisa menghemat ongkos dan waktu dari empat kegiatan yang ditransformasikan secara digital.

Caranya dengan penebusan delivery order (DO) dan persetujuan pengeluaran petikemas (SP2) yang dilakukan secara online dengan perkiraan efisiensi Rp 402 miliar per tahun serta pemesanan truk melalui e-trucking dengan penghematan Rp 975 miliar per tahun. Efisiensi waktu yang ditimbulkan setelah ada layanan DO dan SP-2 online mencapai 91 persen, sedangkan e-trucking menghemat waktu 50 persen.

Kemudian, penyampaian dokumen dan pemeriksaan Bea Cukai serta Karantina melalui single submission serta single joint inspection yang akan menghemat Rp 85 miliar per tahun. Layanan ini juga mengefisienkan waktu sampai 35-56 persen.

Terakhir, Luhut menyebutkan pengangkutan kapal atau bongkar muat dengan single submission yang dapat menghemat ongkos Rp 60 miliar per tahun. Efisiensi logistik ini tidak hanya akan menghemat ongkos secara material. Melainkan juga terjadi penghematan waktu proses pengurusan izin hingga 74 persen.

Baca: Luhut ke Mendag Lutfi: Lu Jangan Mau Impor-impor, Tanya Gue Dulu