Said Iqbal Bakal Temui Dirut BP Jamsostek Minta Penjelasan Soal Dugaan Korupsi

Selasa, 16 Maret 2021 17:26 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI diagendakan bertemu dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan alias BP Jamsostek pada hari Rabu, 17 Maret 2021 jam 12.00 - 14.00 WIB di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan dalam pertemuan besok, ia akan meminta penjelasan dan berdiskusi terkait indikasi dugaan korupsi di lembaga yang mengelola uang buruh tersebut.

"KSPI berharap Dirut BPJS TK yang baru berserta jajarannya memiliki semangat yang sama dengan kaum buruh untuk mengungkap dugaan korupsi," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis Selasa, 16 Maret 2021.

Baca Juga: BPJamsostek Serahkan Bantuan Bagi Korban Banjir di Kabupaten Bekasi

Terkait dengan hasil lengkap pertemuan dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Said Iqbal akan menyampaikannya kepada publik setelah pertemuan. "Hal ini dilakukan agar ada keterbukaan atas pertemuan pimpinan buruh dan petinggi BPJS Ketenagakerjaan," tutur dia.

Kejaksaan Agung membuka peluang menghentikan penyidikan dua kasus dugaan korupsi di PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan dan PT Pelindo II.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Ali Mukartono menjelaskan kasus bakal dihentikan jika penyidik tak menemukan adanya tindak pidana korupsi.

"Karena ketemu enggak itu melawan hukumnya? Ya kerugiannya kan ketemu, tapi itu kan tidak cukup. Kerugiannya akibat melawan hukum berarti lanjut, kalau bukan (risiko bisnis) kan enggak bisa," ujar Ali di kantornya, Jakarta Selatan kepada Tempo pada 12 Maret 2021 malam.

Untuk diketahui, penyidik Kejaksaan Agung hingga kini tak kunjung menentukan tersangka dalam dua kasus tersebut. Ali mengakui bahwa posisi kedua kasus masih 50:50. "Masih 50:50 lah. Masih dengan OJK mendalami," ucap Ali.

Pada kasus BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek, penyidik telah menaikkan statusnya ke penyidikan pada awal Februari 2021. Penyidik menemukan ada kerugian senilai Rp 20 triliun di badan tersebut.

CAESAR AKBAR | ANDITA RAHMA

Berita terkait

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

8 menit lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

2 jam lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

11 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Perumnas Penuhi Kebutuhan Rumah Bagi Pekerja

17 jam lalu

Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Perumnas Penuhi Kebutuhan Rumah Bagi Pekerja

BPJS Ketenagakerjaan bersama Perum Perumnas menjalin sinergi dalam penyediaan hunian yang layak bagi pekerja.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Ungkap Dua Tuntutan Buruh Saat May Day

23 jam lalu

Said Iqbal Ungkap Dua Tuntutan Buruh Saat May Day

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan dua tuntutan para pekerja di Indonesia pada Hari Buruh Internasional alias May Day.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

1 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

1 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

1 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

May Day 2024, KSBSI Akan Tuntut 6 Poin dalam Aksi Buruh Besok

1 hari lalu

May Day 2024, KSBSI Akan Tuntut 6 Poin dalam Aksi Buruh Besok

KSBSI mengimbau seluruh anggota dan korwil se-Indonesia untuk turun aksi dalam peringatan May Day 2024. Tahun ini, KSBI menuntut 6 poin, apa saja itu?

Baca Selengkapnya