Maket rumah yang ditampilkan dalam Festival Properti Indonesia di Jakarta, 21 Maret 2018. Pembangunan rumah MBR ini guna mendukung program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah. ANTARA/Sigid Kurniawan
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyarankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membantu pekerja sektor informal mendapatkan rumah pertama.
"Hal ini tentunya perlu dibicarakan supaya masyarakat itu bisa memiliki akses untuk mendapatkan fasilitas KPR, walaupun tidak memiliki penghasilan tetap," ujar Aviliani di Jakarta, Senin 15 Maret 2021.
Menurut Aviliani, masyarakat yang belum memiliki rumah pertama justru mereka yang berpenghasilan tidak tetap atau sektor informal. Sedangkan masyarakat yang bekerja di sektor formal hampir semuanya sudah mendapatkan fasilitas dari perbankan, sehingga mereka sudah memiliki rumah pertama.
Aviliani mempertanyakan kenapa pekerja informal tidak bisa memiliki rumah pertama, padahal angkatan kerja yang paling besar ada di sektor informal.
"Penyebab sektor perbankan tidak bisa menyentuh sektor informal karena masyarakat yang berada di sektor tersebut tidak memiliki SK gaji," kata ekonom Indef tersebut.
<!--more-->
Di samping itu Aviliani juga menyampaikan Kementerian PUPR tidak hanya menangani infrastruktur namun juga perumahan rakyat. Dirinya melihat di dalam perumahan rakyat ini masih banyak rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah, terutama rumah bersubsidi.
Persoalan dalam rumah subsidi, menurut dia, adalah ketika pengembang diminta wajib menyediakan sebagian tanahnya untuk membangun rumah subsidi, maka mereka cenderung tidak melakukan karena keuntungan yang diperoleh terlalu tipis.
"Dengan demikian menurut saya ini harus ditangani sendiri oleh kementerian PUPR atau yang ditunjuk, supaya backlogperumahan bisa teratasi," ujarnya.
