Fasilitas produksi Blok Rokan yang dikelola PT Chevron Pacific Indonesia, Minas, Riau. Dok: SKK Migas
TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) bersama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) bertemu dengan Panitia Kerja (Panja) Migas Komisi VII DPR RI, Gubernur Riau dan tokoh masyarakat Riau di Pekanbaru yang diselenggarakan pada Selasa, 9 Maret 2021 bertempat di Gedung Daerah, kompleks Kediaman Gubernur Riau, Pekanbaru.
Hadir juga dalam pertemuan ini Presiden Direktur PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) Albert Simanjuntak, Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Ketua Harian LAMR, Forkopimda Riau dan para tokoh masyarakat Riau.
Dalam pertemuan itu, Ketua Panja Migas Komisi VII Alex Noerdin mengatakan kunjungan kerja ke WK Rokan tersebut dalam rangka menyerap aspirasi dan mendapatkan data yang akurat terkait dengan alih transisi Blok Rokan. Dia berharap seluruh pemangku kebijakan mendukung alih transisi Rokan dengan cara mencari terobosan yang baik demi lancarnya proses alih kelola ini.
"Pengelolaan Rokan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Riau. Ini demi kesejahteraan bagi bangsa negara dan daerah. Jadi harus dipastikan kepentingan daerah di sini," kata Alex Noerdin dalam keterangan tertulis, Senin, 15 Maret 2021.
Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan kesiapan Pemprov Riau untuk alih kelola WK Rokan oleh PHR. Pihaknya siap menjaga situasi alih transisi agar berlangsung aman dan kondusif.
"Kami siap, dan kami akan fasilitasi dan menjaga situasi aman dan kondusif dalam peralihan dan kontrak kerja oleh PHR," kata Syamsuar. <!--more--> Sementara itu, Dirut PHE Subholding Upstream Budiman Parhusip menegaskan komitmen Pertamina terkait serapan tenaga kerja di Blok Rokan. Pertamina akan melakukan transfer of employment terhadap pekerja CPI di WK Rokan dengan ketentuan yang telah disepakati bersama sebelumnya dengan pihak-pihak terkait.
Dia menambahkan, Pertamina termasuk PHR juga telah melakukan kerja sama dengan beberapa universitas yang ada di Riau, termasuk komitmen PHR untuk melakukan kegiatan CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di sana. Program TJSL akan diprioritaskan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Riau di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pelestarian lingkungan. Perencanaan program TJSL ini juga melibatkan pemerintah daerah.
"Adapun program Local Business Development (LBD) yang di bangun dan dilaksanakan oleh CPI saat ini, terlebih dahulu akan dilakukan pembahasan lebih lanjut. Diperlukan koordinasi dengan CPI untuk mendapatkan skema dan data 260 kontrak LDB sebelum dilakukan sosialisasi," ujar Direktur Pertamina Hulu Energi Subholding Upstream tersebut.
