Kata GIPI dan Pengusaha Hotel Soal Holding BUMN Pariwisata

Reporter

Bisnis.com

Kamis, 11 Maret 2021 18:07 WIB

Sejumlah wisatawan menikmati suasana Pantai Double Six di Seminyak, Badung, Bali, Ahad, 3 Januari 2021. Akhir masa liburan pada awal tahun baru 2021 dimanfaatkan oleh wisatawan yang didominasi wisatawan domestik untuk mengunjungi berbagai destinasi pariwisata di Pulau Dewata. ANTARA/Fikri Yusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Efisiensi perusahaan pelat merah di sektor pariwisata melalui pembentukan Holding Pariwisata oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai sangat diperlukan.

Menurut Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Djunaedi, pembentukan Holding Pariwisata mendorong terjadinya peningkatan kinerja dan volume bisnis perusahaan-perusahaan di bawah naungan BUMN.

"Saya sih setuju dibentuk Holding Pariwisata. Supaya ada efisiensi dan perusahaan-perusahaan di sektor pariwisata bisa disederhanakan susunannya," ujar Didien kepada Bisnis, Kamis, 10 Maret 2021.

Dia menambahkan dipersempitnya susunan organisasi melalui langkah pembentukan holding akan seiring dengan terjadinya perluasan jangkauan bisnis perusahaan-perusahaan di dalamnya. Dengan demikian, katanya, bisa dikatakan pembentukan Holding Pariwisata bertujuan memperkuat nilai dari BUMN itu sendiri.

"Hal yang penting adalah direksinya dipilih betul-betul dari orang-orang yang memiliki potensi atau kapasitas dalam memberikan keuntungan kepada perusahaan," ujarnya.

Kendati demikian, pembentukan Holding Pariwisata oleh Kementerian BUMN tidak menimbulkan ekspektasi yang terlalu tinggi dari para pemain dari industri pariwisata. Sebab, mesin inti yang merupakan penggerak sektor pariwisata hingga saat ini belum mampu bergerak secara normal.
<!--more-->
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan tidak adanya ekspektasi seiring dengan tak adanya signifikansi pembentukan holding pariwisata tersebut terhadap proses pemulihan industri pariwisata.

"Kami melihat itu hanya sebagai langkah efisiensi yang sedang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pariwisata berstatus Badan Usaha Milik Negara. Sebab, saat ini jumlah perusahaan BUMN yang bermain di sektor pariwisata sudah begitu banyak," ujar Maulana soal holding pariwisata.

BISNIS

Baca juga: Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pariwisata, Bos Garuda: Banyak PR

JAKARTA – Langkah efisiensi perusahaan pelat merah di sektor pariwisata melalui pembentukan Holding Pariwisata oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai sangat diperlukan saat ini. Menurut Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Djunaedi, pembentukan Holding Pariwisata mendorong terjadinya peningkatan kinerja dan volume bisnis perusahaan-perusahaan di bawah naungan BUMN. "Saya sih setuju dibentuk Holding Pariwisata. Supaya ada efisiensi dan perusahaan-perusahaan di sektor pariwisata bisa disederhanakan susunannya," ujar Didien kepada Bisnis, Kamis (10/3/2021). Dia menambahkan dipersempitnya susunan organisasi melalui langkah pembentukan holding akan seiring dengan terjadinya perluasan jangkauan bisnis perusahaan-perusahaan di dalamnya. Dengan demikian, sambungnya, bisa dikatakan pembentukan Holding Pariwisata bertujuan memperkuat nilai dari BUMN itu sendiri. "Hal yang penting adalah direksinya dipilih betul-betul dari orang-orang yang memiliki potensi atau kapasitas dalam memberikan keuntungan kepada perusahaan," jelasnya. Kendati demikian, pembentukan Holding Pariwisata oleh Kementerian BUMN tidak menimbulkan ekspektasi yang terlalu tinggi dari para pemain dari industri pariwisata. Sebab, mesin inti yang merupakan penggerak sektor pariwisata hingga saat ini belum mampu bergerak secara normal. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan tidak adanya ekspektasi seiring dengan tak adanya signifikansi pembentukan holding tersebut terhadap proses pemulihan industri pariwisata. "Kami melihat itu hanya sebagai langkah efisiensi yang sedang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pariwisata berstatus Badan Usaha Milik Negara. Sebab, saat ini jumlah perusahaan BUMN yang bermain di sektor pariwisata sudah begitu banyak," ujar Maulana kepada Bisnis.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Holding BUMN Pariwisata, GIPI: Supaya Ada Efisiensi ", Klik selengkapnya di sini: https://ekonomi.bisnis.com/read/20210311/12/1366558/holdingbumn-pariwisata-gipi-supaya-ada-efisiensi.
Author: Rahmad Fauzan
Editor : Amanda Kusumawardhani

Download aplikasi Bisnis.com terbaru untuk akses lebih cepat dan nyaman di sini:
Android: http://bit.ly/AppsBisniscomPS
iOS: http://bit.ly/AppsBisniscomIOS

Berita terkait

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

2 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

3 hari lalu

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

Wakil Ketua Badan Itelijen Negara (BIN) I Nyoman Cantiasa mengapresiasi acara puncak Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Saka 1946.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

3 hari lalu

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

Menhub Budi Karya membahas rencana pengembangan jaringan transportasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dengan Jepang.

Baca Selengkapnya

Cara Download Safe Exam Browser untuk Tes Online BUMN 2024

3 hari lalu

Cara Download Safe Exam Browser untuk Tes Online BUMN 2024

Berikut ini cara download Safe Exam Browser untuk tes online pertama Rekrutmen Bersama BUMN 2024 bagi perangkat Windows atau MacOS.

Baca Selengkapnya

Jadwal Lengkap Tes Rekrutmen Bersama BUMN 2024 dan Jenis Tesnya

3 hari lalu

Jadwal Lengkap Tes Rekrutmen Bersama BUMN 2024 dan Jenis Tesnya

Berikut ini jadwal lengkap tes Rekrutmen Bersama BUMN 2024, mulai dari trial test, tes online 1, tes online 2, hingga tes seleksi di BUMN.

Baca Selengkapnya

Profil Jalan Tol MBZ dan Sengkarut dalam Pembangunannya Ada Dugaan Korupsi

3 hari lalu

Profil Jalan Tol MBZ dan Sengkarut dalam Pembangunannya Ada Dugaan Korupsi

Pembangunan tol MBZ (Mohamed Bin Zayed) diusut Kejaksaan Agung. Berikut profil Jalan Tol MBZ yang sebelumnya bernama Jalan Layang Japek II.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

3 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

3 hari lalu

Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

Pemerintah RI membahas langkah strategis mengurangi emisi karbon sektor industri di ajang pameran global Hannover Messe 2024 Jerman.

Baca Selengkapnya

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

3 hari lalu

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

DK PWI telah memutuskan memberikan sanksi dan tindakan organisatoris terhadap Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun dan tiga pengurus PWI lainnya.

Baca Selengkapnya